Sementara itu, Bahlil berusaha meredam tensi dengan menekankan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip keadilan dalam menyusun kebijakan ini.
Ia juga mengimbau agar tidak ada pihak yang terburu-buru menarik kesimpulan sebelum keputusan resmi diumumkan.
Namun, polemik ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah keadilan yang dijanjikan pemerintah benar-benar bisa dirasakan oleh semua pihak, termasuk para pengemudi ojol yang menggantungkan hidupnya pada roda dua?
Di sisi lain, pakar kebijakan publik menilai keputusan pemerintah untuk mengecualikan ojol dari subsidi BBM perlu diimbangi dengan solusi lain.
Baca Juga: Emisi Karbon Global Melonjak di 2024, Dunia di Ambang Krisis Iklim
Salah satunya adalah mempercepat pengesahan regulasi terkait legalitas ojol sebagai angkutan umum.
Gelombang protes yang mengancam muncul ini bisa menjadi ujian berat bagi pemerintah dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan subsidi yang efisien.
Akankah aspirasi para pengemudi ojol didengar, atau justru mereka akan terus terpinggirkan? Kita tunggu langkah berikutnya.***