Tapi ada syaratnya, "asalkan harus beradab." Wah, ada-ada aja.
Apa nih maksudnya? Berarti harus ada tata krama dalam mengkritik? Atau jangan terlalu nyolot biar nggak bikin suasana makin panas?
Dari cerita ini, kita bisa lihat kalau PKS mungkin masih punya prinsip buat jadi partai yang kritis, meski udah gabung ke pemerintah.
Tapi, gimana kalau nanti giliran PDI-P yang merapat ke kubu Prabowo?
Apa mereka bakal bisa kritis juga? Atau malah jadi “yes-man” alias tukang angguk-angguk aja?
Kalau ngikutin logika yang dijelasin Aher dan Aboe, ke depannya nggak akan ada lagi oposisi yang kayak kita kenal sekarang.
Semua partai, bisa jadi, bakal bersatu di bawah payung pemerintahan Prabowo.
Idealnya sih, ini bakal bikin pemerintah lebih efektif dan nggak terhambat sama perdebatan panjang di parlemen.
Tapi, kalau semua partai udah ada di pemerintah, siapa yang bakal berani mengkritik kalau ada kebijakan yang melenceng?
Baca Juga: Uang Rakyat Dirampok Lagi! KPK Bongkar Skandal Korupsi Rp20 Triliun, BPJS Diduga Terlibat!
Mungkin ini adalah awal dari model baru politik Indonesia, di mana semua partai besar berusaha main aman dengan mendekat ke pusat kekuasaan.
Tapi, ya balik lagi, kalau semua main aman, siapa yang bakal jadi whistleblower saat pemerintah mulai ngaco?
Sebagai penonton politik, kita cuma bisa berharap semoga aja DPR beneran bisa menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik, bukan cuma jadi stempel buat kebijakan pemerintah.
Dan semoga juga, partai-partai yang katanya bakal gabung ke pemerintah ini nggak lupa sama tanggung jawabnya buat jadi suara rakyat, bukan cuma suara penguasa.