PKS Gabung Koalisi? Semua Tergantung Prabowo, Nih! Airlangga Hartarto Buka Suara soal Peluang Koalisi Baru!

HUKAMANEWS - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa peluang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sangat bergantung pada keputusan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan oleh Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu lalu.

Airlangga menyampaikan bahwa Partai Golkar belum memberikan pernyataan resmi terkait setuju atau tidaknya jika PKS bergabung dengan koalisi tersebut.

Baca Juga: Tujuh Tersangka Korupsi di LPEI Ditangkap KPK! Skandal Besar Terungkap, Pemeriksaan Saksi dan Bukti Masih Lanjut!

"Ya nanti ada pembicaraan," jelasnya.

Dan saat ditanya mengenai kemungkinan PKS bergabung dengan koalisi KIM "Iya, tergantung Prabowo," kata Airlangga.

Namun, Airlangga juga menambahkan bahwa ia memandang positif keinginan partai-partai non-koalisi yang ingin mendukung jalannya pemerintahan ke depan.

Menurutnya, kekuatan politik yang solid sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang tidak mudah di masa depan.

Baca Juga: Dorong Eco Travel, 8 Stasiun Jakarta Punya Fasilitas Air Siap Minum Untuk Penumpang

Airlangga juga menegaskan bahwa tidak ada kekhawatiran akan terjadi gejolak politik jika PKS bergabung dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kekuatan politik yang solid adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan," ujarnya.

Keinginan PKS untuk bergabung dalam jajaran partai koalisi Prabowo sebelumnya sudah disiratkan oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu.

Baca Juga: Anies Baswedan Ajak Legislator Perindo, Sinergi Kritik dan Kebijakan untuk Indonesia Lebih Baik, Ini Pesan Pentingnya!

Ia menanggapi pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebutkan bahwa perlu adanya kolaborasi untuk membangun negeri.

Menurut Syaikhu, dalam konteks pemerintahan, tidak mungkin dilakukan oleh satu partai politik saja.