HUKAMANEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus dugaan korupsi terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden yang disalurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat pada tahun 2020.
Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kasus bansos yang berisi beras, minyak goreng, biskuit, dan komponen lainnya.
Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kasus ini terungkap setelah operasi tangkap tangan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
Baca Juga: PAN Pepet Kaesang Pangarep Sebagai Opsi Pilgub Jakarta Jika Ridwan Kamil di Pilkada 2024
"Operasi tangkap tangan terhadap mantan Mensos Juliari menghasilkan bukti yang menunjukkan adanya modus penyalahgunaan dalam pengadaan bansos presiden," ujar Tessa dalam konferensi pers di Jakarta.
Menteri Sosial saat ini, Tri Rismaharini, menegaskan bahwa sejak awal menjabatnya, instansi yang dipimpinnya tidak pernah menyalurkan jenis bansos yang terlibat dalam kasus ini.
"Sejak saya menjadi Mensos, tidak pernah ada bantuan seperti itu di bawah koordinasi saya," tegas Risma dalam klarifikasi kepada wartawan.
Risma juga menyampaikan bahwa persoalan ini telah dibicarakan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), di mana beliau mengungkapkan bahwa tidak ada pengadaan bansos jenis tersebut di bawah kepemimpinannya.
"Saya sudah mengungkapkan semua fakta ini di hadapan MK, bahwa tidak ada lagi distribusi bansos seperti itu," tambahnya.
KPK sendiri telah menghitung dugaan kerugian keuangan negara akibat pengadaan bansos presiden ini, yang mencapai sekitar Rp 125 miliar.
Baca Juga: Serangan Ransomware di Pusat Data Nasional (PDN) Surabaya, Windows Defender Jadi Sasaran
Meskipun nilai ini masih dalam penghitungan akhir, modus yang dilakukan oleh para pelaku diduga melibatkan pengurangan kualitas dari bantuan sosial yang seharusnya disalurkan.
Kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden ini telah menyoroti kerentanan dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia.