Hakim konstitusi Arief Hidayat menegaskan bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah akan terjadi intervensi oleh presiden.
Di sisi lain, MK juga membahas dalil dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin mengenai politisasi bansos yang diduga menjadi alat untuk mempengaruhi perolehan suara.
Namun, setelah pemeriksaan mendalam yang melibatkan keterangan dari empat menteri pada 5 April 2024, Mahkamah menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya korelasi langsung antara distribusi bansos dengan perolehan suara, sehingga dalil ini juga ditolak.
Dalam setiap putusan yang dibacakan, tergambar jelas upaya Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan integritas proses pemilu sekaligus menjaga stabilitas politik dan hukum.
Kredibilitas MK sebagai lembaga peradilan konstitusi teruji dalam menghadapi gugatan yang sarat muatan politik ini.
Proses sidang ini tidak hanya penting bagi para kandidat yang bersaing atau bagi mereka yang secara langsung terlibat dalam proses pemilu.
Baca Juga: Mengapa Kucing Anda Bernafas dengan Cepat? Identifikasi Penyebab dan Solusi Efektif
Lebih dari itu, ini adalah tentang bagaimana Indonesia sebagai bangsa menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, dan mengedepankan hukum di atas kepentingan politik sesaat.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi, setiap suara penting dan harus didengar, tetapi pada akhirnya, keputusan diambil berdasarkan bukti dan prinsip hukum yang berlaku. ***