HUKAMANEWS - Eks Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mewanti-wanti jangan sampai negara ini berujung kekacauan usai Pemilu 2024 dilakukan secara curang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri saat ini sudah tidak dipercaya sebagai tempat untuk mengadukan banyaknya kecurangan di berbagai daerah.
Beberapa wilayah di berbagai daerah sudah mengungkap bagaimana kecurangan penghitungan suara terjadi.
"Bawaslu bagaimana bisa dipercaya, maka secara aturan di negara ini tempat terakhir ya hak angket itu. Kalau gak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja, kan sayang kalau pakai parlemen jalanan bisa terjadi kekacauan dan sebagainya," kata Gatot dikutip dari tayangan Metro TV, pada Selasa (27/2/2024).
Menurut Gatot, saat ini rakyat menunggu apakah hak angket akan berjalan.
"Tapi kalau pake hak angket itu berjalan, ini kan kita lihat saja nanti, kan gitu jadi kebenaran mana yang benar benar terjadi," katanya.
Hak angket, lanjut Gatot, nantinya akan didahului dengan upaya penyidikan dan penyelidikan.
"Dari situ nanti akan bisa ketahuan, contohnya dalam penyalahgunaan Undang-Undang Keuangan Negara karena dalam APBN 2024 gak ada gitu kan, tapi dipaksakan ada, sehingga mengambil dari kementerian-kementerian. Itu kan nanti kontraknya siapa yang ngontrak beras, kemudian datanya darimana, kan tidak melibatkan sosial itu bisa diurai satu per satu nanti di hak angket semuanya ketahuan," jelas Gatot.
Menurut Gatot, jika sebelum maju kepada pansus, bukti-bukti kecurangan yang dirangkum di hak angket sudah siap semuanya.
"Dan di situ sebelum maju kepada pansus itu sudah siap semuanya," pungkas Gatot.
Hak angket digulirkan oleh capres Ganjar Pranowo melihat adanya kecurangan penghitungan suara di Pemilu 2024.
Hak angket kemudian semakin bergulir dan mulai digaungkan beberapa pihak yang meminta dilakukannya hak angket, termasuk oleh pasangan AMIN yang menyetujui diadakannya hak angket.***