Mahfud MD Blak-blakan soal Polri: Bukan Aturan yang Rusak, Tapi Politik dan Pimpinan di Dalamnya

Menurut Mahfud, reformasi institusi tidak boleh terjebak pada kasus-kasus individual yang seharusnya ditangani mekanisme internal atau peradilan.

KPRP berfokus pada desain kebijakan strategis agar kasus serupa tidak terus berulang.

Polri sebagai Milik Rakyat, Bukan Alat Kekuasaan

Mahfud kembali menegaskan bahwa Polri adalah milik rakyat.

Ia menolak pandangan yang menempatkan kepolisian sebagai alat kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Dalam konsepsi negara hukum, Polri seharusnya berdiri di garis depan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Polri itu koalisi rakyat,” kata Mahfud.

Namun, Mahfud mengingatkan bahwa tantangan terbesar hari ini ada pada penegakan hukum yang bersinggungan dengan bisnis dan politik.

Baca Juga: Skor 98,90 dan Predikat Informatif, Kapolri Buka Fakta di Balik Skor Nyaris Sempurna Monev KIP 2025, Ujian Baru Jaga Kepercayaan Publik

Di titik inilah independensi Polri diuji secara nyata.

Ketika hukum berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan kekuasaan, keberanian institusi menjadi kunci.

Kepercayaan Publik dan Masa Depan Reformasi Polri

Kepercayaan publik terhadap Polri merupakan modal sosial yang tidak bisa dibangun secara instan.

Ia membutuhkan konsistensi, transparansi, dan keberanian mengambil keputusan tidak populer.

Mahfud MD menilai bahwa reformasi Polri hanya akan berhasil jika ada komitmen kuat dari pimpinan tertinggi hingga aparat di lapangan.