KPK Bongkar Aliran Dana Rp5,75 M ke Bupati Lampung Tengah, dari Fee Proyek hingga Pelunasan Utang Pilkada

Masyarakat kini menanti langkah lanjutan KPK untuk memastikan penanganan kasus berjalan transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, momentum ini dapat menjadi dorongan bagi pemerintah pusat untuk memperkuat regulasi pendanaan kampanye serta transparansi pengadaan barang dan jasa.

Tanpa reformasi menyeluruh, siklus korupsi pasca Pilkada akan terus terulang. Skandal Lampung Tengah seharusnya menjadi peringatan kuat bagi semua pihak.

Untuk pembaca yang ingin mengikuti perkembangan kasus korupsi di daerah maupun dinamika antikorupsi nasional, pantau terus berita terbaru dan analisis mendalam di HukamaNews.com.***