Menkeu Bongkar! 4 Modus Licik Eksportir Hindari Bea Keluar, Negara Bisa Rugi Triliunan Tanpa Disadari

Pada clearance, dokumen ekspor dianalisis menggunakan perangkat Gamma Ray, X-Ray, hingga patroli laut untuk memastikan kesesuaian data dan barang.

Sementara pada post-clearance, audit mendalam dilakukan bersama Ditjen Pajak dan Kementerian Perdagangan untuk menelusuri pelanggaran yang lebih kompleks.

Pendekatan lintas sektor ini menjadi fokus dalam penyempurnaan sistem karena kriminalitas ekspor kini cenderung berbasis jaringan, bukan lagi individual.

Dampak Pengawasan: Penerimaan Negara Naik Signifikan

Kinerja pengawasan bea keluar disebut memberikan peningkatan penerimaan negara.

Pada 2023, pengawasan berhasil mencatat penerimaan Rp191,5 miliar dan melonjak menjadi Rp477,9 miliar pada 2024.

Tahun 2025 hingga November mencapai Rp496,7 miliar, sebagian besar melalui nota pembetulan.

Baca Juga: Kasasi Ditolak! Eks Bos Indofarma Tetap Dipenjara, Uang Rp 377 M Masih Jadi Misteri Publik

Artinya, pengawasan administrasi dan kepatuhan eksportir tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dalam menjaga devisa negara.

Dari sisi penindakan, total kasus ekspor umum mencapai 258 kasus pada 2023, turun sedikit menjadi 255 kasus pada 2024, dan telah mencapai 155 kasus sepanjang 2025.

Nilai barang yang ditindak mencapai Rp326 miliar pada 2023, Rp313 miliar di 2024, dan sekitar Rp219,8 miliar hingga November 2025.

Angka ini menunjukkan potensi kebocoran masih tinggi, bahkan dapat mencapai triliunan jika tidak tertangani secara maksimal.

Purbaya menegaskan, pengawasan bukan sekadar penindakan, tetapi bagian dari perbaikan tata kelola ekspor.

Dengan nilai komoditas yang terus naik, Indonesia membutuhkan sistem yang mampu melindungi penerimaan negara, bukan hanya sekadar mengamankan logistik barang.

Eksportir pun disebut perlu memandang kepatuhan sebagai investasi jangka panjang, bukan beban administrasi.