Johan Budi Kritik Keras Amnesti Hasto: Rekonsiliasi Politik Tidak Bisa Menunggangi Kasus Korupsi?

“Tapi kalau yang dua itu saya setuju karena konsepnya demi keadilan masyarakat,” ungkap Johan.

Respons Gerindra: “Tidak Ada Kepentingan Politik”

Menanggapi kritik tersebut, perwakilan Partai Gerindra Habiburokhman membantah anggapan bahwa keputusan itu bermuatan politik.

Ia menyebut Presiden Prabowo ingin menunjukkan prinsip politik santun tanpa balas dendam.

“Kami ingin menegaskan sikap gentleman kita, Pak Prabowo enggak ada dendam politik,” ujar Habiburokhman.

Ia berharap keputusan tersebut dapat dibaca secara lebih jernih dan tidak hanya dilihat dari lensa politisasi hukum.

Baca Juga: Ada Sosok 'Godfather' WNA Nigeria Dibelakang Dewi Astutik yang Diduga Kendalikan Bisnis Dua Ton Sabu hingga Tembus 3 Benua

Keputusan eksekutif dalam perkara korupsi selalu menjadi wilayah sensitif, terutama dalam konteks demokrasi yang masih memperjuangkan independensi penegakan hukum.

Pemberian amnesti di kasus korupsi dapat memunculkan pertanyaan publik: apakah hukum masih menjadi alat keadilan atau alat kompromi politik?

Di saat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum cenderung fluktuatif, setiap keputusan strategis pemerintah berpotensi membentuk persepsi publik mengenai keberpihakan kekuasaan.

Jika pemerintah ingin memulihkan kepercayaan publik, transparansi, alasan hukum yang kuat, dan komunikasi kebijakan yang terbuka menjadi kunci agar keputusan politik tidak dinilai sekadar kompensasi atau konsolidasi.

Debat mengenai amnesti dalam kasus korupsi tampaknya belum akan berakhir. Kritik Johan Budi membuka pintu diskusi lebih luas mengenai batas kewenangan presiden dan arah penegakan hukum ke depan.

Baca Juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi PT LEN, Benarkah Terhubung ke Proyek Digitalisasi SPBU 2018–2023?

Publik kini menunggu argumentasi detail pemerintah—bukan hanya narasi rekonsiliasi—agar keputusan tersebut dapat diterima sebagai bagian dari upaya reformasi hukum, bukan transaksi politik.

Pada akhirnya, kepercayaan publik adalah mata uang tertinggi dalam pemerintahan. Dan dalam isu penegakan hukum, kepercayaan itu tidak bisa ditebus hanya dengan kata “rekonsiliasi”.***