Kok Bisa Bandara Sebesar Itu Tanpa Izin? Purbaya Langsung Turun Siap Gerebek Administrasi Morowali

photo author
- Kamis, 27 November 2025 | 08:00 WIB
Menkeu Purbaya mengenakan jaket UMKM saat menanggapi polemik izin Bandara IMIP. (HukamaNews.com / Youtube Kementerian Keuangan)
Menkeu Purbaya mengenakan jaket UMKM saat menanggapi polemik izin Bandara IMIP. (HukamaNews.com / Youtube Kementerian Keuangan)

Purbaya menyebut bandara tersebut pernah mengurus izin khusus pada masa lalu.

Namun ia menilai perlu verifikasi ulang karena aturan perhubungan udara, terutama untuk bandara khusus, memiliki standar ketat terkait administrasi, keselamatan, dan fungsi pengawasan negara.

Pengecekan yang ia maksud mencakup konfirmasi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator penerbangan sipil.

Ia juga memastikan, bila pemerintah menilai pengawasan di bandara itu perlu diperkuat, Kemenkeu siap turun langsung.

“Kalau ditugaskan, kita langsung kirim orang ke sana,” ujarnya.

Baca Juga: Fakta Gelap Kematian Alvaro Terungkap dari Pengakuan Ayah Tiri, Jasadnya Disembunyikan 3 Hari, Lalu Dibuang Diam-Diam

Hal ini berkaitan dengan fungsi Bea Cukai yang memiliki kewenangan mengawasi lalu lintas barang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Sorotan Negara Mencuat Setelah Inspeksi Menhan

Isu bandara IMIP kembali ramai setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pengecekan latihan terintegrasi di Morowali.

Dalam lawatannya, mencuat dugaan minimnya kehadiran otoritas negara di sejumlah fasilitas strategis, termasuk bandara dalam kawasan industri tersebut.

Situasi ini kemudian memantik diskusi publik mengenai sejauh mana standar pengawasan diterapkan di fasilitas milik korporasi besar.

Baca Juga: Pengacara Yakin Ira Puspadewi Bisa Pulang Besok, Drama Menit Terakhir Keppres Rehabilitasi KPK Jadi Sorotan Publik

Di media sosial, sejumlah warganet mempertanyakan mengapa bandara sebesar itu tidak secara jelas menampilkan keberadaan institusi negara seperti Bea Cukai atau Imigrasi.

Isu ini juga menyinggung kekhawatiran publik terkait lalu lintas tenaga kerja asing, arus barang impor untuk industri nikel, serta standar keselamatan penerbangan di kawasan industri.

Beberapa pengamat menilai, polemik IMIP menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola investasi berbasis kawasan industri.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Kazuki Rahmadani

Sumber: ANTARA

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X