Kepala BGN Kena Semprot DPR! Gara-Gara Tambah Anggaran Rp28,6 Triliun Tanpa Izin ke Menkeu

Fenomena ini menunjukkan pentingnya tata kelola yang lebih rapi dalam pengelolaan anggaran publik, terutama di sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak seperti pangan dan gizi.

Kasus BGN menggambarkan dilema klasik birokrasi: antara urgensi program publik dan kepatuhan prosedur anggaran.

Di satu sisi, BGN ingin bergerak cepat untuk memperluas intervensi gizi nasional.

Namun di sisi lain, langkah tanpa izin DPR menimbulkan pertanyaan soal akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara.

Pakar administrasi publik menilai, lembaga negara harus mampu menyeimbangkan kecepatan program dengan transparansi prosedural.

Baca Juga: Niat Bantu Honorer, Dua Guru Luwu Utara Malah Dipecat, Prabowo Turun Tangan

“Kecepatan itu penting, tapi bukan alasan untuk menabrak tata kelola. Justru koordinasi yang baik akan mempercepat hasil,” kata Rahmawati menambahkan.

Meski Kepala BGN telah mengakui kekeliruan, kasus ini menjadi pengingat bahwa lembaga negara tidak bisa bertindak sepihak, sekalipun dengan alasan mendesak.

DPR memiliki fungsi penting dalam mengawal anggaran agar setiap rupiah digunakan secara transparan dan bertanggung jawab.

Ke depan, sinergi antara BGN, DPR, dan Kemenkeu diharapkan bisa lebih solid agar program gizi nasional benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.***