Keracunan MBG Gegerkan Bandung, Prabowo Perintahkan Wajib Sertifikasi Higienis dan Evaluasi Total BGN dan SPPG Nakal Ditutup

HUKAMANEWS – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Instruksi ini muncul setelah insiden keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencuat di Bandung Barat dan beberapa daerah lain, sehingga menimbulkan sorotan publik terkait keamanan program unggulan pemerintah tersebut.

Insiden keracunan MBG bukan hanya mengguncang kepercayaan orang tua dan sekolah, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar soal kualitas pengawasan makanan yang diberikan pada anak-anak.

Publik menilai, program sebesar MBG yang menyangkut kesehatan jutaan pelajar harus memiliki standar pengawasan ekstra ketat.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Diserang? Nasky Bongkar Dugaan Ada Tangan Kotor di Balik Kericuhan MBG

Merespons kondisi ini, pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9).

Rapat dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BGN Dadan Hindayana, hingga Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.

Fokus Pemerintah: Stop Insiden Serupa

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah sedang fokus menindaklanjuti status Kejadian Luar Biasa (KLB) di Bandung Barat.

“Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi,” kata Prasetyo usai rapat koordinasi.

Menurutnya, Presiden meminta seluruh lembaga terkait menaruh perhatian penuh pada tata kelola penyelenggaraan MBG, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi kelalaian standar kebersihan.

Baca Juga: BUMN Masuk Babak Baru! DPR Setujui Transformasi Jadi Badan Pengaturan, Benarkah Layanan Publik Bakal Lebih Efisien?

Zulkifli Hasan: SPPG Bermasalah Akan Ditutup

Dalam sesi konferensi pers, Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan langkah tegas pemerintah.

“Kami rakor perkuat tata kelola di BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah akan ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi,” ujarnya.