Pemerintah Kaji Pembatasan PUBG Usai Ledakan SMAN 72 Jakarta, DKI Beri Dukungan Penuh

Istana: Game Online Tertentu Perlu Dikaji Lebih Ketat

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta kajian khusus terkait pengaruh game online terhadap anak sekolah.

Dalam rapat terbatas di Kertanegara pada Minggu sore, 9 November 2025, Prasetyo menjelaskan bahwa sebagian game memuat konten yang berpotensi memengaruhi perilaku remaja.

Menurutnya, proses pembelajaran kekerasan secara visual bisa menormalisasi tindakan berbahaya jika tidak diawasi.

PUBG disebut sebagai salah satu contoh game yang masuk pada fase evaluasi karena menampilkan simulasi penggunaan senjata.

Baca Juga: Nadiem Makarim Dilimpahkan ke Jaksa, Franka Franklin Setia Dampingi, Publik Soroti Sikap Tenangnya di Kejari Jakpus

Prasetyo menekankan bahwa kajian ini tidak untuk menghakimi permainan digital secara umum, melainkan memastikan bahwa penggunaannya tetap aman bagi generasi muda.

"Jenis senjata mudah dipelajari, dan ini bisa menjadi bahaya psikologis jika pemain menganggap kekerasan adalah hal yang biasa," tambahnya.

PUBG Pernah Diperbincangkan: Dari Fatwa Haram hingga Ancaman Pemblokiran

Kajian tentang PUBG sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.

Pada 2019, MUI Jawa Barat pernah mempertimbangkan fatwa haram terhadap game tersebut.

Mereka menyoroti konten kekerasan dan dampak psikologis yang dapat memicu perilaku agresif pada anak dan remaja.

Di India, PUBG bahkan pernah dilarang dengan alasan “meracuni generasi muda.”

Baca Juga: Tersangka Chromebook Akhirnya Diserahkan ke JPU, Eks Mendikbud Nadiem Datang Bergiliran, Satu Pejabat Masih Buron!

Di Indonesia sendiri, wacana pembatasan muncul kembali pada 2022 ketika Kominfo mengancam blokir PUBG bukan karena kontennya, tetapi karena belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).