Linimasa sosial media menunjukkan polarisasi:
- Kelompok pro menilai gelar ini sudah seharusnya diberikan sejak lama karena kontribusi besar Soeharto terhadap pembangunan nasional.
- Kelompok kontra menyebut keputusan ini berpotensi menghapus peristiwa kelam masa lalu dan membangkitkan glorifikasi Orde Baru.
Namun mayoritas komentar publik cenderung lebih moderat, dengan banyak warganet meminta sejarah diajarkan secara lebih jujur, lengkap, dan kritis, bukan hitam-putih.
Arah Kebijakan Gelar Pahlawan ke Depan
Keputusan ini dapat menjadi preseden dalam penilaian ulang tokoh kontroversial lain yang juga memiliki kontribusi besar tetapi meninggalkan jejak sejarah yang kompleks.
Pemerintah kemungkinan akan memperkuat peran Dewan GTK dalam memperluas kriteria “jasa luar biasa”, termasuk bidang pemerintahan, ekonomi, budaya, dan konsolidasi nasional.
Jika arah ini konsisten, daftar Pahlawan Nasional ke depan bisa lebih beragam dan representatif terhadap berbagai lapisan masyarakat yang pernah membangun Indonesia.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi penanda penting bahwa Indonesia tengah memasuki fase baru dalam rekonsiliasi sejarah.
Keputusan ini memicu perdebatan, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang bagaimana bangsa menilai masa lalunya secara lebih jernih.
Dengan dukungan besar publik dan proses yang mengikuti mekanisme resmi, gelar ini akan menjadi simbol baru dalam dinamika politik memori di era Prabowo.***
Artikel Terkait
Saat Ledakan Menghentikan Shalat Jumat di SMAN 72 Jakarta, KemenHAM Gercep Dampingi Koordinasi Lintas Lembaga untuk Pemulihan Korban
Kapolri Tekankan Ledakan SMAN 72 sebagai Peringatan Serius, Investigasi Motif Pelaku Dipercepat
Antasari Azhar Wafat, Jimly Asshiddiqie Ungkap Figur Tegas hingga Fakta Mengejutkan soal Era KPK yang Penuh Tekanan dan Intrik
Perbandingan Xiaomi 15T vs 15T Pro, Mana yang Lebih Cocok untuk Kamu?
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan, Ini Cara Cepat Bayar Lewat Ponsel