Pernyataan itu memicu kemarahan publik, yang berujung pada aksi unjuk rasa di berbagai daerah pada Agustus 2025.
Situasi semakin memanas ketika massa yang tak terkendali melakukan penjarahan di sejumlah kediaman pribadi anggota DPR, termasuk milik Uya Kuya, Eko ‘Patrio’, dan Nafa Urbach.
Uya Kuya sendiri sempat mengaku bahwa dua anaknya mengalami trauma setelah kehilangan sejumlah barang akibat peristiwa itu.
Dari sisi politik, partai-partai terkait langsung bergerak cepat.
Kelima anggota DPR tersebut kemudian dinonaktifkan oleh partainya masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab politik sekaligus langkah pencegahan agar situasi tidak semakin memanas.
Baca Juga: KPK Gerak Cepat! Legislator Nasdem Rajiv Disorot dalam Skandal Korupsi Dana CSR BI-OJK Rp28 Miliar
Publik Soroti Akuntabilitas Selebritis di Parlemen
Fenomena selebritas masuk politik sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Namun, kasus kali ini kembali membuka perdebatan soal kesiapan figur publik menjalankan amanah politik.
Sejumlah pengamat menilai, partai politik perlu lebih berhati-hati dalam merekrut tokoh populer hanya karena modal popularitas.
“Popularitas tidak selalu sejalan dengan kapasitas dan tanggung jawab politik,” ujar analis politik Universitas Padjadjaran, Dedi Kurniawan, saat dimintai tanggapan.
Di sisi lain, publik juga mengingatkan agar MKD tidak tebang pilih. Sidang etik terhadap figur publik seperti Uya Kuya atau Nafa Urbach harus berjalan transparan dan berkeadilan, tanpa tekanan politik dari partai maupun pihak luar.
Langkah MKD Dinilai Momentum Pemulihan Citra DPR
Langkah MKD ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.
Banyak pihak menilai, sidang etik ini menjadi momentum penting untuk memulihkan citra DPR yang kerap mendapat sorotan negatif.
Artikel Terkait
Prabowo Tabuh Genderang Perang Lawan Narkoba: Kalau Kita Kalah, Jangan Harap Jadi Negara Maju!
Terbongkar! Eks Sekjen Kemenaker Era Hanif Dhakiri Jadi Tersangka Baru di Kasus Pemerasan RPTKA, KPK Ungkap Duit Haram Rp53,7 Miliar
Purbaya Akui Alasan Jokowi pada Proyek Kereta Cepat Whoosh Tak Hanya Soal Laba, Ada Misi Pembangunan Daerah
Mahfud MD Sindir KPK Soal Mark Up di Proyek Whoosh, Lembaga Antirasuah: Kami Profesional, Tak Ada yang Ditutupi!
Tok! Biaya Haji 2026 Resmi Turun Rp2 Juta, Pemerintah Pastikan Tak Kurangi Kualitas Pelayanan