Proyek Kereta Cepat Whoosh Disorot Ada Dugaan Mark Up Triliunan Rupiah, KPK Akui Masih Telaah Saksi-Saksi

Mahfud MD Ungkap Dugaan Mark Up: Biaya Per Km Naik Tiga Kali Lipat

Kasus ini mencuat setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap adanya dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat tersebut.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyebut adanya perbedaan mencolok antara biaya pembangunan di Indonesia dan di Tiongkok.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS,” kata Mahfud.

Baca Juga: Terbongkar di Sidang! Sandra Dewi Ternyata Gunakan Rekening Asisten Demi Simpan Dana Rp13 Miliar dari Harvey Moeis

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan hingga tiga kali lipat, yang menimbulkan pertanyaan publik: ke mana dana selisih itu mengalir?

“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Itu harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” lanjut Mahfud dalam video tersebut.

Respons KPK dan Publik

Menanggapi hal itu, KPK pada 16 Oktober 2025 sempat mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi agar proses penyelidikan dapat dilakukan sesuai prosedur hukum.

Tak lama kemudian, Mahfud menyatakan kesiapannya untuk dipanggil dan memberikan keterangan kepada KPK.

Publik menyambut baik keterbukaan Mahfud tersebut. Di media sosial X (Twitter), topik #KorupsiWhoosh sempat masuk jajaran tren nasional, dengan banyak warganet mendukung agar kasus ini diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Baca Juga: Terbongkar di Sidang! Sandra Dewi Ternyata Gunakan Rekening Asisten Demi Simpan Dana Rp13 Miliar dari Harvey Moeis

Beberapa komentar menyoroti pentingnya transparansi proyek strategis nasional, mengingat dana pembangunan Whoosh mencapai lebih dari Rp113 triliun dan melibatkan banyak pihak dari dalam maupun luar negeri.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai langkah KPK untuk berhati-hati adalah hal tepat.

“Telaah awal itu penting agar penyelidikan tidak asal tuduh. Namun publik juga menunggu aksi nyata setelah ini,” ujarnya dalam wawancara terpisah.