KPK dan Menkeu Purbaya Kompak, Korupsi Masih Jadi PR Utama Bangsa, Reformasi Tata Kelola Belum Selesai

HUKAMANEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa korupsi masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bangsa Indonesia, sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Isu ini bukan sekadar wacana tahunan, melainkan peringatan serius tentang masih lemahnya tata kelola keuangan publik dan birokrasi di berbagai daerah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut lembaganya sepakat dengan pandangan Menkeu Purbaya bahwa korupsi adalah hambatan utama pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Baca Juga: Emil Dardak Siap Buka-bukaan Soal Dana Jatim Rp6,84 Triliun Mengendap di Bank, Ini Alasannya

“Ya, sepakat dengan hal tersebut, karena memang korupsi sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu PR utama bangsa Indonesia,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10).

Menurut Budi, KPK dan Kementerian Keuangan memiliki semangat yang sama untuk memperkuat tata kelola dan mendorong reformasi birokrasi berbasis integritas.

Sinergi kedua lembaga diharapkan mampu memperkecil ruang praktik korupsi, terutama pada sektor pengelolaan anggaran daerah dan proyek pemerintah.

Data SPI Ungkap Masalah Integritas di Daerah

Budi juga menyampaikan apresiasi kepada Menkeu Purbaya yang memanfaatkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 milik KPK sebagai dasar evaluasi pengelolaan anggaran.

Data SPI disebut menjadi alat penting untuk melihat peta kerawanan korupsi di berbagai instansi, baik pusat maupun daerah.

Baca Juga: KPK Buka Suara soal Status Tersangka Lisa Mariana, Benarkah Bisa Ganggu Kasus Korupsi Bank BJB?

“KPK tentu menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan yang menggunakan data SPI sebagai salah satu basis untuk melihat dan mengontrol anggaran-anggaran di daerah, karena memang anggaran ini menjadi salah satu fokus area KPK juga,” kata Budi.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyinggung masih maraknya kasus korupsi yang menghambat realisasi program pemerintah, terutama di tingkat daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar pada 20 Oktober lalu, Menkeu bahkan memaparkan hasil SPI 2024 yang menunjukkan banyak pemerintah daerah masih berada di zona merah alias rawan korupsi.

Daerah Masih Rentan: Dari Suap BPK hingga Proyek BUMD