Emil Dardak Siap Buka-bukaan Soal Dana Jatim Rp6,84 Triliun Mengendap di Bank, Ini Alasannya

HUKAMANEWS – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak yang akrab dipanggil Emil Dardak, menegaskan komitmennya untuk membuka secara transparan alasan di balik dana Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sebesar Rp6,84 triliun yang tercatat mengendap di perbankan.

Langkah ini menanggapi sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal banyaknya pemerintah daerah (pemda) yang masih menumpuk dana di bank, padahal realisasi belanja daerah tergolong lambat.

Emil menilai momen ini tepat untuk menjelaskan secara terbuka penyebab Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) agar publik tidak salah persepsi dan tetap percaya pada pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga: Bukan Salah Hitung? KDM, Bobby, hingga Gubernur DKI Bongkar Data Dana Pemda yang 'Ngendon' di Bank, Ini Penjelasannya

“Saya minta pemprov dan pemda buka-bukaan aja. SiLPA-nya karena apa? Lebih baik begitu daripada publik nanti berpikir bahwa pemerintah mengabaikan pembayar pajak,” ujar Emil di Surabaya, Kamis (23/10).

Dana Mengendap Bukan Karena Lalai, Tapi Akibat Sistem Transfer

Emil menjelaskan bahwa munculnya SiLPA tidak selalu berarti pemerintah daerah lalai menyerap anggaran.

Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat yang sering kali baru turun di akhir tahun anggaran.

Aturan keuangan daerah berbeda dengan keuangan pusat,dana yang diterima menjelang penutupan tahun baru bisa dianggarkan kembali melalui APBD Perubahan, sehingga dalam laporan keuangan murni tampak seolah dana “nganggur”.

“Kadang daerah sudah punya program, tapi dananya turun telat. Jadi bukan enggak diserap, tapi baru bisa dicatat di APBD Perubahan,” jelas Emil.

Baca Juga: Viral di Medsos! Modus Cabul Berkedok Jadwal Kerja di Bekasi Karyawati Dilarang Berkerudung, Kasus SPPG yang Bikin Publik Geram

Kondisi ini, menurutnya, perlu dipahami publik agar tidak muncul kesan negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia menilai transparansi adalah kunci, bukan sekadar pembelaan.

Dorongan Transparansi: Akui Salah, Perbaiki, dan Bergerak

Emil mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Timur, baik bupati maupun wali kota, untuk bersikap terbuka dan jujur bila ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

“Daripada jadi debat kusir, mending dibuka. Kalau salah, akui, lalu kita benahi. Lebih baik begitu,” katanya lugas.