Disemprit DPR! Gaya Blak-blakan Menkeu Purbaya Jadi Sorotan Gara-gara ‘Senggol’ Kebijakan Kementerian Lain

Politikus Golkar itu menambahkan, komunikasi yang sinergis antara Kementerian Keuangan dan DPR akan memperkuat kepercayaan pasar serta menjaga kredibilitas fiskal pemerintahan Prabowo.

Dukungan DPR: Purbaya Dinilai Visioner tapi Perlu Keseimbangan

Meski memberi kritik, Misbakhun menegaskan bahwa DPR tetap mendukung arah kebijakan ekonomi yang dicanangkan Purbaya.

Ia menilai Menkeu memiliki visi besar terhadap penguatan fiskal, namun perlu keseimbangan antara ketegasan dan koordinasi politik.

Dalam konteks pajak, Misbakhun juga menyarankan agar rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditinjau ulang.

Baca Juga: Kemkomdigi Bongkar Masalah Akses Data Publik, Terbuka Tapi Susah Diakses, Kok Bisa?

Menurutnya, PPN sebaiknya ditahan di kisaran 8–10 persen untuk menjaga daya beli masyarakat yang tengah tertekan inflasi.

“Kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tegasnya.

Rencana Ambil Alih Dana MBG Masih Jadi Polemik

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkapkan rencana untuk mengambil alih dana MBG yang tidak terserap.

Ia bahkan menyebut sudah menyiapkan mekanisme pemantauan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) agar pelaporan anggaran lebih transparan dan akuntabel.

“Kalau nggak dipakai, ya diambil. Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarkan ke tempat lain yang lebih siap,” kata Purbaya kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, 7 Oktober 2025 lalu.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Tolak Danai Proyek ‘Family Office’ Luhut: Akhir dari Magnet Investasi ala Jokowi

Purbaya menyatakan akan menilai hingga akhir Oktober sebelum menentukan langkah redistribusi anggaran.

Namun, pernyataan ini sempat dikritik sejumlah pihak, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang meminta agar Menkeu berhati-hati dalam mengambil keputusan lintas kementerian.