Proyek Kereta Cepat Membengkak, Buni Yani Tegas Sebut Nama yang Harus Bayar ‘Dosa Ekonomi’ di Balik Proyek Whoosh Ini

Dalam struktur kepemilikan, konsorsium BUMN Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Sementara Beijing Yawan HSR Co. Ltd asal Tiongkok memiliki 40 persen saham sisanya.

Artinya, kendati proyek ini diklaim berbasis kerja sama bisnis antarnegara, tanggungan utang tetap melekat kuat pada entitas BUMN yang dibiayai oleh rakyat melalui negara.

Di media sosial, pernyataan Buni Yani memicu perdebatan hangat. Sebagian warganet menganggap proyek ini simbol kemajuan transportasi nasional yang tak bisa dinilai hanya dari sisi utang.

Namun, tidak sedikit pula yang menilai proyek tersebut terlalu tergesa tanpa analisis keekonomian yang matang.

Baca Juga: Runtuhnya Musala Ponpes Al Khoziny Jadi Alarm Nasional, Menko PMK: Ini Bencana Terbesar 2025!

“Siapa yang nikmatin kereta cepat? Rakyat biasa enggak juga,” tulis salah satu komentar di X (Twitter).
“Kalau APBN ikut nanggung, ya rakyat yang bayar. Padahal bukan kita yang ambil keputusan,” tambah pengguna lain.

Pandangan publik ini menggambarkan meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap transparansi pembiayaan proyek strategis nasional.

Apalagi setelah berbagai proyek besar era Jokowi dikritik karena membengkaknya biaya dan lemahnya pengawasan.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Taufik Hidayat, menilai beban utang proyek kereta cepat perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menambah tekanan fiskal jangka panjang.

Baca Juga: 18 Guru Besar Lawan Pasal ‘Karet’ Tipikor, Desak MK Batasi Tafsir yang Bisa Jerat Orang Tak Bersalah!

“Secara korporasi, BUMN bisa menanggung utang, tapi risiko makro tetap ada jika proyek gagal mencapai target bisnisnya,” ujarnya.

Menurut Taufik, bunga pinjaman yang tinggi serta waktu pengembalian panjang bisa menggerus keuntungan jangka panjang jika okupansi dan tarif tidak sesuai proyeksi.

“Kalau revenue-nya stagnan, ya ujung-ujungnya akan kembali jadi beban negara juga,” tambahnya.

Pernyataan Buni Yani membuka kembali perdebatan lama: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas proyek raksasa yang kini jadi simbol kemajuan sekaligus beban ekonomi itu.