Heboh Dana Reses DPR Naik Rp54 Juta? Klarifikasi Dasco: Bukan Naik, Cuma Salah Transfer dan Sudah Dikembalikan

Klarifikasi Dasco muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap transparansi anggaran DPR, terutama setelah sejumlah isu mengenai kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota dewan kerap menjadi pembicaraan di media sosial.

Di platform X (Twitter), beberapa warganet sempat mempertanyakan logika “kesalahan teknis” yang disebut-sebut bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Namun sebagian lainnya menilai penting bagi publik untuk menunggu penjelasan resmi dari DPR dan audit transparan dari lembaga terkait.

Menurut pengamat politik Universitas Indonesia, Taufik Raharjo, situasi ini mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap manajemen keuangan lembaga legislatif.

Baca Juga: Gak Disangka! Presiden Prabowo Tegas Tolak Lindungi Jokowi dan Gibran dari Kasus Ijazah, Elite Politik Auto Kaget

“Setiap isu uang di DPR pasti cepat viral karena publik sudah sensitif terhadap persoalan anggaran. Maka DPR perlu lebih proaktif menjelaskan data dan alur kebijakannya agar tidak selalu tampak seperti ada penyimpangan,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Kemenkeu Diminta Perkuat Mekanisme Pengawasan

Menanggapi hal ini, sejumlah pengamat ekonomi mendorong Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem pengawasan penyaluran dana DPR agar tidak terjadi kesalahan teknis serupa.

Sistem audit internal dan prosedur pencairan dana disebut harus diperbarui agar sesuai dengan standar transparansi APBN.

Selain itu, publik berharap DPR mulai membuka akses informasi anggaran secara daring — mirip seperti sistem open budget di pemerintah daerah, agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana reses dan tunjangan lainnya.

“Kalau semuanya terbuka, tidak akan ada ruang untuk salah tafsir,” kata Dasco menanggapi usulan tersebut.

Baca Juga: Kuasa Hukum Bongkar Cacat Hukum Penetapan Tersangka Nadiem Makarim: Ditetapkan Tersangka Tanpa Bukti Kerugian Negara

Kasus “salah transfer” dana reses ini mungkin terlihat kecil, namun menjadi momentum penting bagi DPR untuk memperbaiki tata kelola dan komunikasi publiknya.

Kejelasan alur dana, validasi data, serta koordinasi antar-lembaga perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kesan manipulatif di mata masyarakat.

Bagi publik, isu seperti ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap lembaga legislatif tetap penting, bukan hanya terhadap kebijakan, tetapi juga pengelolaan anggarannya.