Dasco Akhirnya Minta Maaf Depan Mahasiswa, DPR Stop Tunjangan dan Kunker, Serius Reformasi atau Sekadar Drama Politik?

HUKAMANEWS - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, akhirnya buka suara dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik, khususnya mahasiswa, atas berbagai kekeliruan dan kelemahan parlemen dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Permintaan maaf itu diutarakan langsung di hadapan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain saat audiensi di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

“Selaku pimpinan DPR kami menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat,” ujar Dasco.

Permintaan maaf ini menjadi momen penting karena jarang sekali DPR secara terbuka mengakui kekeliruan.

Baca Juga: Janji Puan Maharani: DPR Siap Berbenah, Tunjukkan Wajah Baru yang Lebih Terbuka

Tak hanya berhenti di ucapan, Dasco menegaskan DPR akan melakukan evaluasi total dan segera memperbaiki kinerja dalam waktu singkat.

Dalam audiensi tersebut, Dasco membeberkan sejumlah langkah awal yang sudah diputuskan pimpinan DPR.

- Tunjangan perumahan anggota DPR resmi dihentikan per 31 Agustus 2025.

- Moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri bagi anggota DPR.

- Efisiensi kunjungan kerja dalam negeri agar lebih tepat sasaran dan tidak menguras anggaran.

“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadikan lembaga ini lebih baik dan transparan,” kata Dasco menambahkan.

Kebijakan ini muncul setelah kritik publik yang menilai DPR terlalu boros, sementara masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.

Meski mengapresiasi permintaan maaf dan langkah efisiensi yang diumumkan, sejumlah mahasiswa menilai DPR masih perlu membuktikan keseriusan.

Baca Juga: Jadi Provokator di Facebook dan WhatsApp untuk Aksi Geruduk Rumah Ahmad Sahroni, Suami-Istri Ditangkap Polisi!

BEM SI menekankan bahwa tuntutan mahasiswa bukan hanya soal tunjangan dan perjalanan dinas, tetapi juga berkaitan dengan agenda legislasi yang dianggap belum berpihak pada rakyat.