Sorotan Tajam! Kasus Judi Online Budi Arie Jadi Ujian Pertama Reformasi Polri ala Presiden Prabowo

“Jika tidak ada tindakan tegas, kami berharap Komite Reformasi Polri nanti ikut mengevaluasi kasus ini,” tegas Hasanuddin.

Komite Reformasi Polri dan Harapan Publik

Pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat transformasi kepolisian agar lebih transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Namun, tantangan nyata segera menanti: mampukah komite ini mendorong penyelesaian kasus-kasus besar yang kerap mandek?

Kasus dugaan keterlibatan Budi Arie dalam jaringan judol bisa menjadi ujian pertama.

Baca Juga: ID Card Jurnalis Dicabut Istana, CEO Promedia Ingatkan Langkah Itu Bisa Bikin Citra Prabowo Merosot

Jika berhasil ditangani dengan serius, kepercayaan publik terhadap institusi Polri berpotensi meningkat. Sebaliknya, jika dibiarkan kabur, skeptisisme terhadap reformasi Polri bisa semakin dalam.

Opini Publik dan Respon Netizen

Di media sosial, warganet ramai mengkritik lambannya penanganan kasus pejabat yang disebut-sebut terkait judi online.

Beberapa komentar menyinggung ketidakadilan hukum yang dirasakan masyarakat.

“Kalau rakyat kecil ketahuan main judi online langsung ditindak, giliran pejabat kok adem ayem,” tulis seorang pengguna X.

Pendapat senada juga muncul di forum daring, di mana publik mendesak agar Komite Reformasi Polri tidak sekadar menjadi wadah seremonial.

Baca Juga: Ketahuan! Eks Staf Ahli Menaker Minta Mobil ke Agen TKA, KPK Bongkar Modus Gratifikasi RPTKA Rp53,7 Miliar

Ada yang menyebut, momentum reformasi hanya bisa dipercaya jika aparat berani menyentuh kasus-kasus yang melibatkan figur besar.

Kasus ini sekaligus membuka ruang refleksi lebih luas: reformasi kepolisian bukan hanya soal memperbaiki sistem internal, tetapi juga soal keberanian menghadirkan kepastian hukum tanpa pandang bulu.