KPK Dalami Laporan Dugaan Keterlibatan Mantan Menteri Budi Arie dalam Kasus Judi Online

HUKAMANEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memverifikasi lebih dalam laporan dugaan keterlibatan mantan Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam kasus judi online (judol).

Laporan ini dilayangkan ke Gedung KPK pada akhir Agustus 2025 dan kini menjadi sorotan publik.

Kasus judi online sendiri menjadi perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir, mengingat jumlah kerugian negara yang ditimbulkan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Dengan adanya nama besar seperti Budi Arie yang ikut disebut dalam laporan, publik menaruh harapan agar KPK benar-benar serius menelusuri kasus ini.

Baca Juga: Gelombang Reformasi Nepal Meledak, ‘Nepo Kids’ Jadi Simbol Kemarahan Generasi Muda

Meski demikian, KPK menegaskan bahwa seluruh laporan masyarakat harus melewati proses verifikasi ketat.

Proses ini penting agar setiap aduan memiliki dasar hukum yang jelas dan masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

KPK Tegaskan Laporan Masih dalam Tahap Verifikasi

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa serta-merta membuka detail laporan yang masuk karena pengaduan masyarakat bersifat tertutup.

“Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu untuk melihat validitas informasi dan keterangan yang disampaikan. Setelah itu akan dilakukan telaah dan analisis, apakah memang termasuk dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak,” ujar Budi, Rabu (10/9).

Baca Juga: Rahayu Saraswati Lepas Kursi DPR Usai Kontroversi, Benarkah Disiapkan Gantikan Dito Ariotedjo?

Ia menegaskan, meski laporan masyarakat penting sebagai bentuk partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi, KPK tetap harus menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan materi laporan.

Informasi mengenai tindak lanjut hanya bisa disampaikan kepada pihak pelapor.

Laporan LBH Street Lawyer

Laporan terhadap Budi Arie pertama kali disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Street Lawyer pada 28 Agustus 2025.