ID Card Jurnalis Dicabut Istana, CEO Promedia Ingatkan Langkah Itu Bisa Bikin Citra Prabowo Merosot

Wartawan Istana disebut hanya boleh menanyakan isu terkait kunjungan luar negeri Presiden pada kesempatan itu.

Sorotan Publik dan Etika Pers

Kasus ini langsung menuai respons dari kalangan jurnalis dan pemerhati media. Bagi sebagian besar wartawan, pencabutan ID Card dianggap sebagai bentuk pembungkaman yang bertentangan dengan kebebasan pers.

Padahal, pertanyaan mengenai program MBG dinilai relevan dengan agenda prioritas pemerintah dan memiliki kepentingan publik yang tinggi.

Di sisi lain, pakar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Bandung, menilai insiden ini seharusnya menjadi bahan evaluasi.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Diserang? Nasky Bongkar Dugaan Ada Tangan Kotor di Balik Kericuhan MBG

“Kalau memang ada aturan teknis, harus jelas sejak awal. Jangan sampai publik menilai Presiden antikritik. Transparansi dan komunikasi publik yang sehat justru bisa memperkuat kepercayaan,” kata seorang akademisi yang enggan disebutkan namanya.

Warganet pun ramai membicarakan kasus ini. Beberapa menilai langkah pencabutan ID Card terlalu berlebihan, sementara yang lain mempertanyakan koordinasi internal Istana.

Di platform X (Twitter), topik “Wartawan Istana” sempat menjadi perbincangan hangat sejak Minggu pagi.

Hingga artikel ini diturunkan, pihak Istana belum mengeluarkan pernyataan resmi. Publik menunggu penjelasan apakah pencabutan benar dilakukan karena alasan prosedural atau murni kesalahan teknis.

Baca Juga: BUMN Masuk Babak Baru! DPR Setujui Transformasi Jadi Badan Pengaturan, Benarkah Layanan Publik Bakal Lebih Efisien?

Pengamat menilai, respons cepat dan transparan dari Biro Pers sangat penting untuk meredam spekulasi.

Jika tidak, kasus ini bisa melebar menjadi isu kebebasan pers yang lebih luas dan mengganggu citra kepemimpinan Presiden Prabowo yang baru berjalan beberapa bulan.

Di tengah sorotan publik, kejadian ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan media.

Bukan hanya demi menjaga nama baik Presiden, tetapi juga untuk memastikan ruang demokrasi tetap terjaga.