Keracunan MBG Gegerkan Bandung, Prabowo Perintahkan Wajib Sertifikasi Higienis dan Evaluasi Total BGN dan SPPG Nakal Ditutup

Ia menegaskan bahwa setiap penyedia makanan MBG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higienis (SLHS). Sertifikasi ini menjadi filter utama agar makanan yang disajikan benar-benar aman dikonsumsi pelajar.

Selain itu, Zulkifli meminta peran aktif puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemantauan berkala.

Langkah ini dinilai krusial karena tenaga kesehatan di tingkat daerah lebih dekat dengan kondisi lapangan.

Tito Karnavian Gandeng Kepala Daerah

Dari sisi pengawasan daerah, Mendagri Tito Karnavian mengumumkan akan menggelar rapat virtual dengan seluruh kepala daerah pada Senin (29/9) pagi.

Baca Juga: Tangis Istri Arya Daru Guncang Publik: Pak Presiden, Tolong Usut Kematian Suamiku Secara Jujur!

“Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan serta sekda. Akan dihadiri langsung Menkes untuk beri arahan teknis,” kata Tito.

Pertemuan tersebut akan fokus membahas standar higienis SPPG dan bagaimana pemerintah daerah harus memperketat pengawasan agar kasus serupa tidak terulang.

Tantangan dan Harapan

Kasus keracunan MBG ini memberi sinyal keras bahwa pengawasan pangan di tingkat nasional masih punya celah.

Program ambisius ini memang menuai banyak pujian karena menjangkau jutaan siswa, namun sekaligus rawan bila aspek higienis diabaikan.

Warga Bandung Barat misalnya, sempat ramai di media sosial menyuarakan kekhawatiran. Banyak orang tua mendesak agar penyedia makanan di sekolah diverifikasi ulang.

Baca Juga: Bukan Main, Presiden Prabowo Berhasil Bikin Belanda Sepakati Pulangkan 30 Ribu Artefak dan Dokumen Berharga ke Indonesia

Dari sisi kesehatan masyarakat, pakar gizi menilai SLHS dan evaluasi rutin bukan hanya formalitas, melainkan “nyawa” dari program MBG. Tanpa itu, program bergizi bisa berubah jadi ancaman kesehatan massal.

Rakor lanjutan dijadwalkan digelar Rabu (1/10) untuk merumuskan strategi lebih detail. Publik kini menanti, apakah langkah-langkah tegas yang diumumkan benar-benar bisa dijalankan di lapangan, atau hanya berhenti di meja rapat.