Mahfud MD Tolak Kursi Menko Polkam, Pilih Fokus di Komite Reformasi Polri: Etika Politik Jadi Alasan

Namun, Mahfud tidak memberikan jawaban tegas. Ia memilih sikap “mengambang” karena menolak secara terang-terangan bisa dianggap sombong, sementara menerima tawaran bertentangan dengan etikanya.

Fokus pada Reformasi Polri

Ketimbang berdebat soal kursi menteri, Mahfud lebih menaruh perhatian pada agenda reformasi kepolisian yang kini menjadi sorotan publik.

Menurutnya, ada tiga hal utama yang harus dibenahi di tubuh Polri: regulasi, aparat, dan kultur. Dari ketiganya, perubahan kultur dianggap paling mendesak.

“Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Sehingga enggak banyak yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus itu gimana sih, sudah ada semua di UU,” ujar Mahfud.

Baca Juga: Nadiem Makarim Gugat Status Tersangka Kasus Chromebook, Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel

Jalan Tengah Kontribusi Mahfud MD

Bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian menjadi jalan tengah yang dipilih Mahfud. Tanpa duduk di kabinet, ia masih bisa memberi kontribusi nyata untuk bangsa.

“Nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh,” tegasnya.

Keputusan Mahfud ini juga dianggap publik sebagai langkah elegan. Ia tetap bisa menjaga integritas politik sekaligus membuka ruang partisipasi dalam agenda besar yang menyangkut masa depan kepolisian Indonesia.

Keputusan Mahfud MD mencerminkan dilema klasik dalam politik: antara jabatan dan integritas. Banyak pihak melihat langkahnya sebagai contoh etika politik yang jarang muncul di tengah praktik kekuasaan.

Baca Juga: Kasus Keracunan Massal MBG Tembus 5000 Korban, Pemerintah Akhirnya Bongkar Akar Masalah Sebenarnya!

Publik pun menaruh harapan besar pada Komite Reformasi Kepolisian. Isu transparansi, penegakan hukum yang adil, hingga kultur pelayanan publik yang lebih humanis di tubuh Polri menjadi pekerjaan rumah besar yang kini juga melibatkan Mahfud.

Dalam konteks politik, penolakan Mahfud juga bisa dimaknai sebagai sinyal bahwa pemerintahan Prabowo terbuka pada kolaborasi lintas kubu, meski berbeda jalur di Pilpres lalu.

Keputusan Mahfud MD menolak kursi Menko Polkam demi menjaga etika politik menjadi sorotan publik. Sikap ini memperlihatkan konsistensi prinsip sekaligus keinginannya untuk tetap berkontribusi lewat jalur reformasi Polri.