BGN Hentikan Sementara Pendaftaran Mitra SPPG, Fokus Verifikasi Demi Transparansi MBG

Selain itu, dua petugas khusus juga akan ditugaskan untuk mengawasi penyaluran anggaran program MBG.

BGN bekerja sama dengan bank-bank Himbara untuk membuka virtual account bagi setiap mitra.

Dana awal yang dikucurkan berkisar antara Rp 400 juta hingga Rp 450 juta, guna menopang kebutuhan operasional 10 hari pertama.

“Dana tersebut nantinya dipantau secara ketat agar benar-benar digunakan sesuai tujuan, yakni penyediaan makanan bergizi gratis untuk masyarakat,” kata Dadan.

Baca Juga: Viral Tot Tot Wuk Wuk Bikin Emosi, Danpuspom TNI Akhirnya Buka Suara: Tak Semua Boleh Pakai Sirene!

Penutupan sementara pendaftaran ini muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap program MBG.

Sejumlah kasus keracunan makanan massal yang menimpa ribuan siswa dalam beberapa bulan terakhir menimbulkan pertanyaan soal standar pengawasan.

Puan Maharani sebelumnya juga mendesak agar program MBG dievaluasi secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya pengawasan berlapis agar kasus serupa tidak kembali terulang.

Langkah BGN memperketat verifikasi mitra dinilai publik sebagai sinyal positif.

Beberapa pakar gizi menilai bahwa fokus pada kualitas infrastruktur dan pengawasan anggaran lebih penting ketimbang mempercepat ekspansi jumlah mitra.

Baca Juga: Polri Pastikan Red Notice Riza Chalid Tak Terkendala, Publik Tunggu Respons Interpol

“Jika BGN bisa memastikan standar keamanan pangan dan kelayakan mitra sejak awal, kepercayaan masyarakat terhadap program MBG akan meningkat,” kata seorang akademisi gizi dari Universitas Indonesia.

Meski demikian, tantangan BGN bukan hanya pada verifikasi mitra, melainkan juga transparansi penyaluran dana. Publik berharap mekanisme digital melalui virtual account dapat menekan praktik penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan daerah, agar standar higienitas dan mutu pangan di SPPG benar-benar terjaga.

Program MBG sejatinya memiliki tujuan mulia, yakni memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, program ini justru berisiko menimbulkan masalah baru di lapangan.