Transformasi Polri Jadi Jalan Pulihkan Kepercayaan Publik dan Demokrasi

Jika Polri mampu membuktikan diri sebagai institusi yang transparan, modern, dan humanis, kepercayaan publik akan pulih. Sebaliknya, jika reformasi hanya berhenti di tataran wacana, maka jurang ketidakpercayaan publik akan semakin lebar.

Konteks lokal juga tak kalah penting. Misalnya di Bandung, beberapa waktu lalu muncul keluhan warga terkait penanganan kasus kriminal jalanan yang dianggap lambat.

Hal ini menjadi indikator nyata bahwa reformasi Polri harus hadir bukan hanya di level pusat, tapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah.

Menuju Indonesia Emas 2045

Transformasi Polri bukan sekadar proyek kelembagaan, melainkan bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Eko Patrio Pilih Fokus Keluarga Usai Dinonaktifkan PAN, Nasib Politik Diserahkan ke Zulhas

Keamanan yang adil dan berkeadilan sosial menjadi kunci agar pembangunan ekonomi dan demokrasi bisa berjalan beriringan.

Dalam konteks itu, Polri diharapkan bukan hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga penjaga demokrasi dan pelindung HAM.

Jika reformasi benar-benar diwujudkan, Polri bisa menjadi institusi strategis yang dipercaya rakyat sekaligus pilar negara hukum modern.

Perjalanan menuju perubahan tentu tidak mudah. Namun, dengan dorongan akademisi, parlemen, Kompolnas, dan kontrol publik, peluang memperkuat Polri yang profesional dan humanis terbuka lebar.***