Transformasi Polri Jadi Jalan Pulihkan Kepercayaan Publik dan Demokrasi

Abdullah menegaskan, publik berhak melihat perubahan yang nyata di tubuh kepolisian, bukan sekadar jargon.

Tiga Pilar Reformasi: Digital, HAM, dan Pengawasan

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menekankan tiga instrumen utama yang perlu diperkuat dalam roadmap reformasi Polri, yakni instrumen digital, hak asasi manusia (HAM), dan pengawasan.

Komisioner Kompolnas, Muhammad Choirul Anam, menyebutkan bahwa reformasi Polri sejatinya tidak dimulai dari nol.

Ada capaian yang bisa dijadikan modal, tetapi perlu dipetakan ulang agar sesuai dengan tantangan zaman.

Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Khalid Basalamah dalam Kasus Jual-Beli Kuota Haji 2024

Pertama, pada aspek digital, kepolisian dituntut melakukan pembaruan instrumen yang selaras dengan perkembangan ruang digital.

Menurut Anam, teknologi kepolisian harus memastikan perlindungan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul, sesuai amanat konstitusi.

Kedua, terkait HAM, ia menyoroti masih adanya tindakan represif aparat ketika berhadapan dengan masyarakat.

“Instrumen HAM di tubuh Polri harus ditingkatkan agar polisi tidak lagi dipandang sebagai momok, melainkan pelindung masyarakat,” jelas Anam.

Ketiga, aspek pengawasan juga dinilai tak kalah penting. Pengawasan internal melalui Divisi Propam harus diperkuat, sementara pengawasan eksternal lewat Kompolnas perlu diperluas agar fungsi kontrol berjalan transparan.

Baca Juga: Viral Video Prabowo Diputar di Layar Bioskop Sebelum Film Dimulai, Istana Akhirnya Buka Suara Soal Pro-Kontra Publik

Tantangan dan Harapan Publik

Masyarakat menaruh harapan besar pada transformasi Polri. Di era keterbukaan informasi, publik kian kritis menilai kinerja aparat.

Netizen sering kali menyoroti kasus represif di lapangan yang viral di media sosial, mulai dari pembubaran demonstrasi hingga penanganan perkara yang dianggap tebang pilih.