Bongkar Fenomena Mental Stunting Pejabat Jadi Sumber Korupsi dan Krisis Demokrasi di Indonesia

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pieter menekankan perlunya penegakan hukum tanpa pandang bulu, penguatan sistem pengawasan, serta transparansi dalam tata kelola negara.

“Selama hukum masih tebang pilih, efek jera tidak akan pernah tercipta. Data ICW menunjukkan kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp27,2 triliun hanya dalam semester I 2024. Ini alarm keras bahwa korupsi bukan sekadar jargon pemberantasan, tapi harus diberantas dengan langkah konkret,” ungkapnya.

Pieter juga menilai integritas harus ditanamkan sejak dini, mulai dari pendidikan hingga proses rekrutmen pejabat publik.

Baca Juga: Membaca Wajah 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Antara Euforia Kekuasaan, Elitisme, dan Antiklimaks Reformasi

“Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang bukan hanya tinggi secara kuasa, tetapi juga dewasa secara jiwa. Kalau pejabat terus dibiarkan dengan mental stunting, kita hanya merawat lingkaran setan yang merugikan rakyat,” pungkasnya. ***