Namun, publik di media sosial ramai menyoroti bahwa kasus ini menjadi ujian serius bagi Partai Perindo, partai yang didirikan Hary Tanoe.
Warganet mempertanyakan komitmen partai tersebut dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi, terutama karena isu bansos masih sensitif pasca pandemi.
“Bansos itu hak rakyat kecil, kalau dikorupsi, sakitnya double,” tulis seorang netizen di platform X.
Korupsi bansos dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan paling menyakitkan, karena merampas hak masyarakat miskin di masa krisis.
Di tahun 2020, bansos beras PKH seharusnya membantu jutaan keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.
Jika dana hingga Rp200 miliar benar-benar dikorupsi, maka bisa dibayangkan betapa banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan bantuan yang layak.
Hal ini menambah alasan mengapa publik menuntut hukuman maksimal bagi para pelaku.
Sidang praperadilan Bambang di PN Jakarta Selatan akan menjadi momentum penting untuk menguji legalitas penetapan tersangka yang dilakukan KPK.
Baca Juga: Bos Sritex Lukminto Bersaudara Jadi Tersangka Pencucian Uang, Negara Rugi Rp1 Triliun
Meski begitu, publik berharap kasus ini tidak sekadar berhenti pada aspek hukum, tetapi juga membuka jalan untuk perbaikan sistem distribusi bansos agar lebih transparan.
Jika terbukti bersalah, kasus Bambang akan menambah daftar panjang praktik korupsi bansos yang mencoreng wajah kemanusiaan Indonesia.
Pada akhirnya, masyarakat menunggu ketegasan KPK sekaligus kepastian bahwa bansos benar-benar kembali ke rakyat, bukan masuk kantong pribadi segelintir orang.***
Artikel Terkait
Kronologi Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina yang Dibongkar KPK, dari Janji Transparansi BBM Sampai Dugaan Jebolnya Uang Negara
KPK Yakin Yaqut Cholil Hadiri Pemeriksaan Kasus Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun
Ketika Ada Gejolak Panas Narasi Prabowo Selalu Makar, Padahal Pemerintahan Berantakan, Korupsi, Hutan Dijarah Tak Pernah Disebut Prabowo Makar
Mirip Tom Lembong, Hotman Paris Bela Nadiem di Kasus Korupsi Laptop Chromebook, Colet Prabowo Buat Turun Tangan
KPK Telusuri Aliran Uang Korupsi Kuota Haji, PBNU Ikut Terseret dalam Pemeriksaan