DPR Pangkas Tunjangan Anggota, Moratorium Kunjungan Luar Negeri, Ini 6 Poin Penting Rapat Terbaru

Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif oleh partai politik tidak akan menerima hak-hak finansialnya. Kebijakan ini untuk menegaskan kepatuhan terhadap aturan internal partai dan DPR.

5. Koordinasi dengan MKD

DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota melalui Mahkamah Kehormatan DPR RI yang akan berkoordinasi dengan parpol masing-masing. Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola internal DPR.

6. Transparansi dan Partisipasi Publik

DPR berkomitmen meningkatkan keterlibatan publik dalam proses legislasi dan kebijakan lain yang berdampak langsung pada masyarakat. Poin ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik.

Baca Juga: vivo X300 Ultra Siap Jadi Smartphone Pertama di Dunia dengan Dua Kamera 200MP

Respon publik terhadap kebijakan ini beragam. Banyak netizen menyambut positif langkah DPR yang mengurangi tunjangan dan memprioritaskan efisiensi anggaran.

Beberapa komentar menyoroti pentingnya pengawasan publik agar pemangkasan tunjangan benar-benar berdampak nyata.

Di Bandung, masyarakat menilai langkah ini relevan dengan upaya pemerintah menekan belanja yang tidak produktif, terutama dalam konteks meningkatkan pelayanan publik.

“Semoga langkah ini memberi contoh bagi lembaga lain dalam pengelolaan anggaran,” kata seorang warga Bandung yang mengamati berita ini.

Kebijakan DPR terkait tunjangan dan hak anggota nonaktif ini menjadi langkah penting dalam reformasi internal lembaga legislatif.

Baca Juga: Mobil Mercy Habibie Disita KPK dari Ridwan Kamil, Ternyata Belum Lunas! Publik Heboh soal Asset Recovery Rp222 Miliar

Transparansi dan efisiensi anggaran menjadi kunci agar publik semakin percaya pada kinerja DPR.

Dengan moratorium kunjungan luar negeri dan pemangkasan tunjangan, DPR berupaya menegaskan prioritas pada kepentingan nasional.

Masyarakat pun diharapkan terus mengawasi dan memberikan masukan agar kebijakan lebih berpihak pada publik.