Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan hukum, terutama pada isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat seperti harga kebutuhan pokok, layanan publik, dan pemberantasan korupsi.
Pernyataan Yusril menjadi sinyal bahwa pemerintah berusaha mengambil jalan tengah: menjamin kebebasan rakyat bersuara sekaligus menjaga ketertiban hukum.
Namun, publik tentu akan menunggu bukti nyata, apakah komitmen ini benar-benar dijalankan di lapangan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat bukan hanya soal menenangkan gejolak demonstrasi, melainkan juga tentang membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Sebagaimana kata Yusril, “Mustahil pemerintah mengabaikan aspirasi rakyatnya.” Kini, waktunya pembuktian.***
Artikel Terkait
Usai Menkeu Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara, Kini Menag Nasaruddin Umar Sebut Guru Upahnya Amal Jariyah, Kalau Cari Uang Jadi Pedagang!
Niat Ingin Viral Malah Apes, Pria Ini Ditangkap Usai Sebar Konten Provokatif Bakar Bandara Soetta di TikTok
Sudah Bikin Geger, Pemilik Akun TikTok Ini Ditangkap Polri Gara-Gara Ngajak Netizen Lakukan Penjarahan Tokoh Publik
Jadi Provokator di Facebook dan WhatsApp untuk Aksi Geruduk Rumah Ahmad Sahroni, Suami-Istri Ditangkap Polisi!
Janji Puan Maharani: DPR Siap Berbenah, Tunjukkan Wajah Baru yang Lebih Terbuka