Dasco Akhirnya Minta Maaf Depan Mahasiswa, DPR Stop Tunjangan dan Kunker, Serius Reformasi atau Sekadar Drama Politik?

Di antaranya, mahasiswa menyoroti lambannya pembahasan 'RUU Perampasan Aset', regulasi pajak yang dinilai memberatkan masyarakat, hingga dugaan keterlibatan sejumlah elite politik dalam kasus makar.

“Permintaan maaf itu penting, tapi yang lebih penting adalah implementasinya. Kami akan terus mengawal,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan.

Selain menerima mahasiswa, DPR juga membuka ruang komunikasi dengan pemerintah. Dasco menyebutkan sudah ada koordinasi agar mahasiswa bisa langsung menyampaikan aspirasi kepada perwakilan eksekutif pada Kamis (4/9/2025).

“Kami sudah komunikasi dengan pihak pemerintah, besok mahasiswa akan diterima untuk menyampaikan secara langsung,” ujar Dasco.

Baca Juga: Niat Ingin Viral Malah Apes, Pria Ini Ditangkap Usai Sebar Konten Provokatif Bakar Bandara Soetta di TikTok

Sayangnya, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir dalam audiensi tersebut. Ia diwakili oleh tiga wakil ketua DPR, yaitu Dasco sendiri, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Permintaan maaf DPR kali ini bisa dibaca sebagai langkah strategis untuk meredam gelombang kritik, terutama dari mahasiswa dan publik yang belakangan semakin vokal.

Namun, tantangan sebenarnya ada pada konsistensi. Sejarah menunjukkan, janji reformasi DPR sering kali berhenti di wacana.

Jika kali ini benar-benar dijalankan, penghentian tunjangan perumahan dan pembatasan kunker bisa menjadi titik balik penting dalam membangun kembali kepercayaan rakyat.

Di Bandung sendiri, sejumlah mahasiswa menyuarakan hal serupa. Mereka menilai DPR harus membuka data transparan soal anggaran, termasuk perjalanan dinas anggota dewan yang kerap jadi bahan sindiran di media sosial.

Baca Juga: Niat Ingin Viral Malah Apes, Pria Ini Ditangkap Usai Sebar Konten Provokatif Bakar Bandara Soetta di TikTok

Publik tentu berharap permintaan maaf ini bukan sekadar formalitas politik. Transparansi, keberpihakan pada rakyat, dan keberanian DPR menolak kebijakan yang merugikan masyarakat akan menjadi tolak ukur utama.

Langkah DPR menghentikan tunjangan perumahan dan membatasi kunker bisa jadi awal baik, tapi bukan akhir.

Publik, terutama mahasiswa, akan terus mengawasi janji-janji reformasi yang dilontarkan para wakil rakyat.