Akhirnya! Presiden Prabowo Cabut Tunjangan Fantastis Anggota DPR dan Umumkan Stop Kunjungan Luar Negeri

HUKAMANEWS - Presiden Prabowo Subianto memastikan suara publik yang selama ini menyoroti gaya hidup dan fasilitas anggota DPR akhirnya mendapat jawaban.

Dalam pertemuan di Istana bersama sejumlah ketua umum partai politik pada Minggu, 31 Agustus 2025, Prabowo mengumumkan bahwa pimpinan DPR RI bersepakat mencabut beberapa fasilitas dewan, termasuk tunjangan tambahan dan perjalanan dinas ke luar negeri.

Langkah ini, menurut Prabowo, bukan sekadar simbol, melainkan bentuk keseriusan parlemen dalam menata ulang prioritas kerja serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Baca Juga: Bukan Harta, Kucing Tak Berdosa Itupun Ikut Dijarah, Ini Bikin Uya Kuya Sedih

DPR Cabut Tunjangan dan Stop Perjalanan Luar Negeri

Presiden menyebut dirinya telah menerima laporan resmi dari pimpinan DPR mengenai kebijakan baru tersebut.

“Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo di hadapan para ketua partai.

Kebijakan ini dipandang sebagai momentum penting untuk menunjukkan bahwa DPR siap mengurangi beban negara dan mengembalikan fokus pada fungsi utama legislatif: membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menetapkan anggaran.

Baca Juga: Tanda Krisis Ekonomi Sudah Jelas , Jangan Neko - Neko, Ciptakan Kebijakan Ekonomi Untuk Menaikkan Daya Beli Masyarakat

Sementara itu, penghentian perjalanan ke luar negeri diyakini bisa menekan citra negatif yang selama ini melekat pada anggota dewan, sekaligus menegaskan komitmen kerja di dalam negeri.

Respons Partai Politik: Tegur dan Tindak Kader

Tak hanya kebijakan kelembagaan DPR, Prabowo juga menyinggung langkah internal partai-partai politik yang menaungi para legislator.

“Ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing dalam menyikapi aspirasi masyarakat,” ungkap Prabowo.

Artinya, partai tidak tinggal diam. Ada mekanisme sanksi dan pembinaan kader yang dianggap menyimpang dari garis perjuangan atau mengabaikan sensitivitas publik.

Baca Juga: Pertemuan Prabowo dengan 16 Ormas Islam di Hambalang Jadi Langkah Samakan Persepsi Bangsa