Teriak Minta Amnesti Presiden Prabowo karena Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Wamenaker Immanuel Ebenezer Langsung Dipecat

Ia juga menyampaikan permintaan maaf. “Saya ingin pertama meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Lalu kepada anak, istri, dan seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Namun, permintaan Noel itu dinilai publik sebagai langkah putus asa. Beberapa pengamat menilai sulit baginya untuk mendapat amnesti mengingat kasus ini menyangkut integritas pejabat publik.

Prabowo Ambil Sikap Tegas: Pecat Wamenaker

Alih-alih memberi pengampunan, Presiden Prabowo justru langsung menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Noel dari jabatan Wamenaker.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan langkah ini diambil untuk menunjukkan sikap tegas pemerintah.

Baca Juga: Pernyataan Rektor UGM Ova Emilia Terkait Jokowi Alumni UGM Dianggap Narasi Tanpa Bukti, Cuma Omon-omon Doang

“Baru saja Presiden menandatangani Keppres pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025.

Ia menambahkan, pemerintah menghormati penuh proses hukum yang berjalan di KPK. “Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota kabinet dan pejabat pemerintah agar menjauhi praktik korupsi,” tegasnya.

Prabowo disebut ingin memberi pesan keras bahwa tidak ada toleransi untuk korupsi di lingkaran pemerintahannya. “Bapak Presiden benar-benar ingin semua bekerja keras dalam memberantas tindak pidana korupsi,” lanjut Prasetyo.

Publik Soroti Pesan Moral di Balik Kasus Noel

Kasus Noel kini menjadi perbincangan hangat. Netizen di media sosial menilai langkah Prabowo memecat Wamenaker sebagai sinyal serius pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Immanuel Ebenezer Diduga Terima Jatah Miliaran, KPK Ungkap Jejak Gelap Pemerasan Sertifikasi K3 Sejak 2019

“Kalau masih ada pejabat lain yang main-main, ya siap-siap dicopot. Ini pesan jelas,” tulis salah satu komentar warganet.

Pengamat politik juga menilai, sikap tegas Prabowo bisa memperkuat kepercayaan publik pada pemerintah.

Namun, mereka mengingatkan agar penegakan hukum tidak berhenti hanya pada kasus Noel, melainkan juga membongkar jaringan lebih luas di birokrasi.