Wamenaker Terjaring OTT Kasus Sertifikasi K3, Dasco: Presiden Ingatkan ‘Tak Ada yang Kebal Hukum’ Menteri Sekalipun Bisa Terseret!

HUKAMANEWS - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

Pesan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menekankan bahwa Presiden tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun, termasuk pejabat di lingkaran pemerintahannya, jika terbukti melakukan praktik korupsi.

“Berkali-kali Presiden Prabowo menekankan tidak pandang bulu dalam penegakan pemberantasan korupsi,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Baca Juga: OTT Wamenaker, Istana Sebut Korupsi Sudah Stadium 4, Jadi Alarm Keras bagi Pejabat

Kasus yang menyeret nama Immanuel Ebenezer menjadi sorotan publik sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penangkapan tersebut pada Kamis siang.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan operasi senyap itu. Ia menyebut ada sekitar 10 orang lain yang turut diamankan bersama Wamenaker.

“Benar, OTT terkait dugaan pemerasan. Saat ini kami masih mendalami lebih lanjut,” ujar Fitroh.

Menurut informasi awal, dugaan pemerasan itu berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sejumlah perusahaan.

Praktik tersebut diduga melibatkan permintaan sejumlah uang agar izin atau sertifikasi bisa dipercepat.

Baca Juga: Tamparan Perdana buat Kabinet Merah Putih, Wamenaker Immanuel Ebenezer Terciduk KPK, Istana Akui Prihatin dan Ingatkan Pesan Prabowo

Dasco menuturkan dirinya tidak sering berinteraksi langsung dengan Immanuel. Selama ini, komunikasi lebih banyak dilakukan dengan Menteri Ketenagakerjaan sebagai pimpinan utama kementerian.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa kasus ini tidak akan mengubah sikap Presiden dalam menegakkan hukum. “Kalau ada yang melanggar, tentu tidak akan dilindungi, siapapun orangnya,” ujar Dasco.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap pemerintah yang ingin mengirim pesan keras bahwa korupsi adalah garis merah.

Tidak peduli jabatan, kedekatan, atau loyalitas politik, hukum tetap akan ditegakkan.

Baca Juga: Merdeka Run 8.0 Siap Digelar di Istana Merdeka, Seskab dan Menpora Pastikan Semua Matang