Gejolak Kenaikan PBB Merebak, Mendagri Tito Tegaskan Pusat Tak Bisa Membatalkan, Hanya Bisa Mengimbau

“Kenaikan pajak memang penting untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi jangan sampai mengorbankan daya beli masyarakat,” ujar seorang pengamat fiskal.

Di sisi lain, banyak warga berharap ada kompromi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami paham daerah butuh pemasukan, tapi harus realistis. Ekonomi kami saja masih terseok-seok,” ucap Agus, seorang warga di Jakarta Timur.

Kasus kenaikan PBB ini memperlihatkan betapa rentannya kebijakan pajak memicu gejolak jika tidak diimbangi dengan komunikasi publik dan pemahaman kondisi riil masyarakat.

Baca Juga: Setelah KPK Tetapkan 5 Tersangka, Mensos Saifullah Ancam: Tidak Ada Ampun untuk Koruptor!

Mendagri Tito memang tak bisa membatalkan, namun intervensinya melalui surat edaran dianggap cukup menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat ikut memantau langkah pemerintah daerah.

Kini, bola panas ada di tangan kepala daerah. Apakah mereka akan tetap menaikkan PBB demi pendapatan daerah, atau menunda demi meringankan beban rakyatnya, masih menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban.***