Pengadaan mesin EDC sendiri bertujuan memperluas layanan transaksi non-tunai BRI.
Namun, proyek yang seharusnya memperkuat sistem perbankan ini justru berujung pada dugaan permainan anggaran dan kolusi.
Sejumlah pengamat menilai kasus ini menjadi pengingat bahwa sektor perbankan pun rentan terhadap praktik korupsi.
“Kasus EDC ini harus dibuka seterang-terangnya, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap bank milik negara,” kata seorang analis kebijakan publik, yang meminta namanya tidak disebutkan.
Baca Juga: Bupati Pati Sudewo Diduga Terima Dana Suap Proyek DJKA, KPK Siapkan Pemanggilan
Masyarakat kini menantikan langkah lanjutan KPK. Publik berharap, penegakan hukum tidak berhenti pada aktor lapangan, tetapi juga menyasar pihak-pihak yang diduga menjadi dalang di balik proyek bernilai triliunan rupiah ini.
Dengan penyitaan awal Rp10 miliar ini, KPK telah memberi sinyal kuat bahwa kasus EDC BRI akan menjadi salah satu prioritas penegakan hukum tahun ini.
Meski jalan menuju pemulihan penuh kerugian negara masih panjang, publik berharap proses hukum berjalan transparan dan menyeluruh.***
Artikel Terkait
Terbongkar Proyek Mesin EDC BRI 2020-2024 Diduga Sarat Korupsi, KPK Geledah Kantor Pusat dan Periksa Eks Bos Besar
Terbongkar! Jejak Korupsi Mesin EDC Rp2,1 Triliun, KPK Geledah Rumah dan Kantor Terkait Kasus Bank BUMN
Gagal Digitalisasi? Mesin EDC Malah Jadi Ladang Korupsi, Dirut Allo Bank dan 4 Orang Lain Resmi Tersangka KPK
KPK Bongkar Dugaan 10 Agensi Haji Raksasa Terlibat Korupsi Kuota, Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun
Tiga Kasus Korupsi Terbaru Rugikan Negara Triliunan Rupiah, dari Minyak Mentah, Chromebook, hingga Kuota Haji