HUKAMANEWS - Minat masyarakat untuk menyaksikan langsung upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka melonjak tajam.
Meski pendaftaran baru dibuka dua hari, kursi undangan yang tersedia langsung diserbu warga hingga panitia terpaksa melakukan verifikasi ulang.
Dengan kuota yang terbatas, pemerintah bahkan tengah mempertimbangkan penambahan kapasitas agar lebih banyak masyarakat bisa merasakan momen bersejarah tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pihaknya masih menyeleksi data calon peserta yang sudah mendaftar sejak 4 Agustus melalui situs resmi pandang.istanapresiden.go.id.
Baca Juga: KPK Ungkap Dugaan Mayoritas Anggota Komisi XI DPR Terima Dana CSR BI dan OJK Lewat Yayasan
"Animo masyarakat luar biasa tinggi. Kami butuh waktu dua hari untuk verifikasi, dan kemungkinan malam ini atau besok pagi akan diumumkan penambahan kuota," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Panitia telah menyiapkan 16.000 kursi yang terbagi dalam dua sesi, dengan 8.000 kursi untuk upacara Detik-detik Proklamasi di pagi hari dan 8.000 kursi lainnya untuk penurunan bendera pada sore hari.
Sekitar 80 persen kursi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum, sisanya dialokasikan untuk tamu undangan resmi.
Rencana penambahan hingga 2.000 kursi tambahan tengah digodok untuk mengakomodasi lonjakan pendaftar.
Namun, peluang itu tetap tidak akan mencukupi jika melihat antusias warga yang ingin hadir secara langsung di halaman Istana Merdeka.
Untuk bisa mendapatkan kursi undangan, peserta wajib memenuhi sejumlah syarat, mulai dari usia minimal 18 tahun, sudah menerima vaksin booster Covid-19, hingga mengenakan pakaian nasional atau adat.
Undangan juga tidak bisa dipindahtangankan dan harus diambil langsung di Sekretariat Negara.
Panitia melarang peserta membawa makanan atau minuman dari luar demi menjaga ketertiban dan kebersihan area upacara.
Bagi yang gagal mendapatkan undangan, pemerintah menyiapkan perayaan alternatif di kawasan Monas.
Artikel Terkait
Yaqut Klarifikasi di KPK soal Kuota Haji 2024: Alhamdulillah, Saya Dapat Kesempatan Jelaskan
KPK Telusuri Aliran Dana Korupsi Jalan Sumut, Dugaan Suap Mengalir ke APH dan Pejabat Negara
Ridwan Kamil Tes DNA demi Klarifikasi Tuduhan Lisa Mariana: Biar Semua Jelas dan Tak Jadi Konsumsi Publik
Lho, Nyanyi Indonesia Raya Harus Bayar Royalti? Ini Penjelasan Ahli Hukum Soal Hak Cipta Lagu Nasional
Wabup Cianjur Ramzi Bantah Keras Rumahnya Digeledah KPK: Berita Murahan, Semua Dana Pakai Uang Pribadi!