Giliran Kementan, Bulog, hingga Perusahaan Besar Kena Gerebek Satgassus P3TPK Kejagung dengan Dugaan Korupsi Subsidi Beras!

Pemeriksaan berulang terhadap satu entitas ini menandakan adanya potensi keterlibatan signifikan dalam rantai penyaluran subsidi yang sedang ditelusuri.

Lebih lanjut, Anang menegaskan bahwa penyelidikan ini masih bersifat terbuka dan akan terus berkembang.

Tidak menutup kemungkinan, pejabat internal Kementan maupun dari kementerian lain akan ikut diperiksa jika ditemukan keterkaitan dalam proses distribusi dana subsidi tersebut.

“Tidak hanya perusahaan. Bisa juga pihak-pihak dari Kementan, atau kementerian lain. Kami akan telusuri sejauh itu,” ucap Anang.

Baca Juga: KADIN Kota Bandung Bangkit, Rapat Pleno Satukan Langkah Menuju Organisasi yang Lebih Solid

Satgas juga berupaya menelusuri aliran dana untuk mengungkap sejauh mana subsidi beras ini benar-benar disalurkan sesuai peruntukannya atau justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Investigasi ini juga mencerminkan respons cepat atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang sebelumnya menekankan pentingnya pengawasan terhadap praktik pengoplosan beras dan potensi penyalahgunaan subsidi di sektor pangan.

Presiden bahkan secara langsung memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas aktor-aktor di balik permainan curang dalam distribusi beras bersubsidi.

Tindakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan untuk memastikan setiap rupiah subsidi negara digunakan tepat sasaran.

Seperti diketahui, program subsidi beras memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah dan mencegah lonjakan inflasi akibat harga pangan.

Baca Juga: 140 Hari Bungkam, Ridwan Kamil Akhirnya Bakal Dipanggil KPK soal Dugaan Korupsi Iklan Rp222 M Bank BJB

Namun ketika program vital ini disusupi praktik korupsi, bukan hanya anggaran yang dirugikan, tapi juga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Kejagung dalam hal ini memainkan peran penting sebagai garda terdepan dalam memastikan integritas program bantuan sosial yang dikelola pemerintah.

Melalui penyelidikan intensif ini, harapannya adalah terciptanya efek jera bagi para pelaku dan terciptanya transparansi dalam kebijakan pangan nasional.

Sementara proses hukum masih berjalan, publik tentu menantikan hasil konkret dari penyelidikan ini.