Tarif dan Potongan Komisi Ojol di RI Lebih Tinggi? Begini Perbandingannya dengan Negara Tetangga

HUKAMANEWS - Tarif dan komisi ojek online (ojol) kembali menjadi sorotan hangat.

Isu ini mencuat seiring keluhan banyak pengemudi ojol yang merasa pendapatannya makin menipis karena potongan komisi yang terlalu tinggi.

Padahal, keberadaan ojol selama ini dianggap membantu roda ekonomi digital Indonesia, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari sektor informal.

Layanan transportasi dan makanan berbasis aplikasi bahkan menyumbang hingga 10 persen dari total Gross Merchandise Value (GMV) Indonesia pada 2024, dengan nilai mencapai US$90 miliar.

Baca Juga: Gara-Gara Bansos Covid-19 Dirut Indomarco Dipanggil KPK, Simak Dugaan Korupsi Rp250 Miliar yang Seret Nama-Nama Bos Besar

Namun, potongan komisi hingga 20 persen yang ditetapkan pemerintah membuat sebagian besar mitra pengemudi mengeluh karena merasa hasil kerja keras mereka terlalu besar dikurangi.

Sebagai perbandingan, bagaimana sebenarnya skema tarif dan potongan komisi ojol di negara lain?

Apakah negara lain juga memberlakukan sistem yang sama atau justru lebih berpihak pada mitra pengemudi?

Potongan Komisi Ojol di Indonesia: Diatur Ketat, Tapi Memberatkan?

Di Indonesia, layanan transportasi online memang menjamur.

Baca Juga: Viral Eks Marinir Ingin Balik Jadi WNI, Menkum Bongkar Fakta Mengejutkan soal Statusnya yang Sudah Gugur Otomatis

Gojek dan Grab menjadi dua pemain utama di sektor ini, yang secara resmi diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022.

Tarif yang dikenakan berbeda-beda, tergantung wilayah dan waktu tempuh.

Contohnya di wilayah Bandung dan Bali, tarif normal Gojek adalah Rp1.800 per kilometer dan meningkat menjadi Rp2.250 saat jam sibuk.

Sementara di Jabodetabek, tarif minimum untuk perjalanan jarak pendek berkisar Rp10.200 hingga Rp11.200, dengan tarif per kilometer antara Rp2.550 sampai Rp2.800.