Siti Fadilah Supari dan Dharma Pongrekun Ajak Masyarakat Tolak Dominasi WHO Lewat Amandemen IHR, Minta Perhatian Prabowo Urgensi yang Bahayakan Negara

"Sejak tahun lalu kami telah berkali-kali menyampaikan kekuatiran rakyat ini, tapi belum ada tanggapan serius sampai hari terakhir ini, karena itu kami minta tolong pada semua rakyat yang masih cinta negara ini agar segera menginfokan pada siapapun yang dikenal, agar bisa langsung beritahu presiden sebelum terlambat, karena hari ini, 19 Juli 2025, kita masih bisa menolak," seru Siti Fadilah.

Kalau lewat waktunya risikonya bagaimana?

"Repot, karena kalau sadar sesudah lewat waktu, namanya sedang cari kesempatan, mereka pihak asing yang jahat bersama WHO jadi bisa punya kesempatan menekan bahkan ramai-ramai menghukum atau menyerang negara kita. Kalau sudah begitu, pasti rakyat yang menderita," ujar Siti Fadilah.

Selanjut, yang kedua, adanya redefinisi pandemi yang berbahaya

WHO mengubah definisi pandemi menjadi setara dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan epidemi.

Perubahan ini memberikan celah bagi WHO untuk mengklaim pandemi sebagai bentuk bioterrorisme, menciptakan keadaan darurat artifisial yang dapat disalahgunakan.

Baca Juga: Osmo 360 Bocor! Kamera 120 MP DJI Ini Siap Jegal GoPro Max 2 dengan Fitur Gila dan Harga Nggak Masuk Akal

Definisi  "PANDEMI" disamakan dengan PHEIC (Public Health Emergency International Concern), dan pengobatan gen dan sel dimasukkan dalam produk kesehatan relevan (Pasal 1).

Dan ketiga, adanya beban finansial tanpa batas, dibebankan kepada pemerintah negara masing-masing (Pasal 44).

Bila sekjen WHO sudah menetapkan status pandemi, negara-negara yang sedang kesulitan ekonomipun akibat pandemi lalu, akan tetap diwajibkan mendanai kegiatan mengatasi pandemi tanpa kejelasan besaran biaya dan tanpa batas.

Ini bahaya, karena bila sudah tidak mampu, mereka berpotensi akan terus jadi budak hutang global yang berpotensi menyebabkan kemiskinan bahkan kebangkrutan.

Dan keempat, transparansi dan akuntabilitas.

Tidak ada kejelasan siapa yang akan mengelola dana, mengaudit dan tanpa perlindungan konflik kepentingan, (pasal 44).

Baca Juga: Motorola Edge 60 Fusion Siap Tampil Mewah dengan Warna Mocha Mousse, Ini Bocorannya!

Tidak ada kewajiban WHO mempertanggungjawabkan hasilnya, jadi bila negara bangkrutpun gara gara pandemi, WHO tidak bisa disalahkan.