Food Station Terseret Dugaan Beras Oplosan, DPRD DKI Desak Audit dan Siapkan Panggilan untuk Direksi!

photo author
- Jumat, 18 Juli 2025 | 19:00 WIB
DPRD DKI Desak Audit Terbuka, Satgas Pangan Selidiki Dugaan Beras Oplosan Food Station (HukamaNews.com / Dok. Food Station)
DPRD DKI Desak Audit Terbuka, Satgas Pangan Selidiki Dugaan Beras Oplosan Food Station (HukamaNews.com / Dok. Food Station)

Sementara di tingkat nasional, Satgas Pangan Polri ikut terlibat dalam penyelidikan atas laporan dari Kementan terkait dugaan pengoplosan beras oleh empat perusahaan.

Selain PT Food Station Tjipinang Jaya, tiga nama lain yang ikut disebut adalah Wilmar Group, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari yang merupakan bagian dari Japfa Group.

Pemeriksaan saat ini masih berlangsung dan difokuskan pada penelusuran rantai distribusi, kualitas beras, serta hasil laboratorium atas sampel yang diambil.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, turut menyampaikan komitmennya terhadap kasus ini.

Ia menyatakan bahwa jika terbukti beras dari Food Station memang dioplos, maka produk tersebut akan langsung ditarik dari peredaran.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Sebut Keterangan Penyidik KPK Sarat Asumsi, Nilai Dakwaan Disusupi Fakta yang Tak Valid

"Kalau terbukti dioplos akan ditarik," ujar Hasudungan singkat namun tegas.

Pernyataan ini memperkuat posisi Pemprov DKI dalam menjaga integritas distribusi pangan, sekaligus menunjukkan keseriusan dalam menindak setiap pelanggaran yang merugikan publik.

Sampai saat ini, pihak Dinas KPKP masih menanti hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel beras yang diambil dari gudang milik Food Station.

Proses ini akan menjadi penentu langkah lanjutan, termasuk potensi sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melanggar.

Di tengah banyaknya isu pangan dan tingginya harga beras beberapa bulan terakhir, dugaan pengoplosan ini menambah catatan penting bagi pengawasan distribusi logistik di Jakarta.

Baca Juga: Proyek Digital Kemendikbudristek Dibongkar Abis! KPK Telusuri Jejak Korupsi Google Cloud Era Nadiem Makarim

Kasus ini juga jadi pengingat bahwa pengawasan internal dan keterlibatan publik harus diperkuat, agar distribusi kebutuhan pokok tidak tercoreng oleh praktik manipulatif yang bisa merugikan masyarakat luas.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Jiebon

Sumber: Rmol.id

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X