Proyek Chromebook Senilai Rp9,9 Triliun Disorot, Nadiem Diperiksa Kejagung tapi Pilih Bungkam, Benarkah Ada Skandal Besar?

Situasi inilah yang kemudian memunculkan dugaan adanya pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan lapangan.

Penyidik bahkan menduga telah terjadi skenario terselubung berupa pengarahan teknis dalam proses pengadaan agar seolah-olah Chromebook adalah pilihan terbaik.

Lebih lanjut, Kejagung menyebut adanya indikasi pemufakatan jahat yang dilakukan melalui manipulasi kajian teknis, seakan-akan kebutuhan laptop berbasis sistem operasi Chrome adalah solusi utama untuk pendidikan.

Total nilai proyek yang dipersoalkan ini mencapai hampir Rp10 triliun, terdiri dari pengadaan Chromebook senilai lebih dari Rp3,5 triliun dan sisanya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6,3 triliun.

Baca Juga: Nadiem Diperiksa Kejagung Hari Ini, Benarkah Audit BPKP Buka Celah Besar di Proyek Chromebook?

Proyek ini sebelumnya sempat disebut telah mendapatkan pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara (Jamdatun), namun Kejagung tetap mendalami aspek teknis dan keputusan strategis selama proses pengadaan berlangsung.

Nadiem sendiri, sebelum pemeriksaan, pernah menyatakan bahwa proyek laptop tersebut telah diawasi oleh Jamdatun dan dinyatakan sesuai prosedur.

Namun, penyidik kini tengah membongkar apakah ada celah hukum dan penyalahgunaan kewenangan di balik kebijakan pengadaan besar-besaran tersebut.

Pemeriksaan terhadap Nadiem menjadi babak baru dalam pengusutan kasus yang selama ini menimbulkan banyak pertanyaan publik soal transparansi anggaran di sektor pendidikan.

Baca Juga: Janji Nadiem Diuji! Hari Ini Hadiri Pemeriksaan Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,98 Triliun di Kejagung

Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Nadiem usai diperiksa, publik tentu menanti kejelasan dan akuntabilitas dari proyek senilai triliunan rupiah ini.

Kejaksaan Agung sendiri menyatakan proses pemeriksaan akan terus berlanjut, termasuk terhadap pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini, seperti mantan staf khusus dan pejabat teknis terkait.

Dengan sorotan tajam dari publik dan nilai anggaran yang fantastis, kasus ini bisa menjadi contoh penting bagaimana sistem pengadaan pemerintah perlu dibenahi secara menyeluruh.

Pemeriksaan Nadiem menandai bahwa penegakan hukum kini mulai menyentuh aktor-aktor utama dalam pengambilan kebijakan, bukan hanya pelaksana teknis di lapangan.***