Saksi Kerusuhan Mulai Bicara, Tidak Seharusnya Menjadi Propaganda Gelar Pahlawan Untuk Soeharto

HUKAMANEWS - Tak tahu bukan berarti tak terjadi, inilah yang disebut oleh aktivis kemanusiaan sekaligus putri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid, saat mengritik keras sikap Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang dianggap menyangkal terjadinya peristiwa pemerkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998.

Dalam keterangannya, Alissa mengatakan Fadli Zon menyangkal tragedi itu pernah terjadi karena politikus Partai Gerindra itu merasa tidak mengetahui adanya peristiwa pemerkosaan tersebut. Hal ini tidak lantas membatalkan fakta sejarah.

"Just because you cannot see, doesn't mean it doesn't happen. Jadi, jangan karena kita enggak tahu informasinya terus kita menganggap itu tidak benar," kata Alissa dalam siaran pers, Sabtu, 21 Juni 2025.

Baca Juga: Kasus Suap Melebar! Khofifah Akhirnya Akan Diperiksa KPK Terkait Dugaan Main Mata Dana Hibah

Pemerintah seharusnya secara sah sudah mengakui bahwa peristiwa kelam itu benar-benar terjadi. Pengakuan itu, tamb.ahnya, sudah ada ketika munculnya laporan resmi adanya kekerasan seksual pada rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta dan Komnas HAM. 

"Kemenkopolhukam dalam 12 kejahatan HAM masa lalu, itu di masa periode Pak Jokowi yang kedua sudah menyebutkan itu. Artinya, ini sudah menjadi informasi yang diverifikasi," jelas dia.

Kesaksian tersebut ditambahkan pihaknya, jelas nyata ketika mendiang sang ayah yang dahulu menjabat sebagai presiden sempat berupaya membantu warga korban pemerkosaan pergi ke luar negeri. 

Baca Juga: AS Bombardir Fasilitas Nuklir Iran, Trump Sebut Serangan Berhasil Total, Khamenei: Siap Balas Habis-habisan ke Pangkalan Militer Amerika

"Gus Dur dulu bercerita kepada saya, menemui korban-korban perkosaan, membantu mereka pergi ke luar negeri. Ada kok yang dulu sempat ke Ciganjur sebelum akhirnya berangkat ke luar negeri," tutur dia.

Karenanya, Alissa berharap Fadli Zon tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan dan memperbanyak data soal fakta yang terjadi pada tragedi 1998.

Sejumlah kalangan mendesak pemerintah menghentikan penulisan ulang sejarah tersebut. Alasannya beragam, dari pembengkokan narasi di masa lalu hingga sarat kepentingan politik.

Baca Juga: Kenaikan Gaji Tak Menjawab Krisis Etika Hakim

Aliansi Organ 98 menolak penulisan ulang sejarah nasional yang sedang digarap Kementerian Kebudayaan. Mereka beralasan proyek itu sarat akan masalah dan kepentingan politik.