Sengketa Batas Makin Panas! 4 Pulau Diperebutkan Aceh dan Sumut, Presiden Prabowo Janji Selesaikan Cepat dan Tuntas

HUKAMANEWS - Persoalan sengketa batas administrasi antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akhirnya sampai ke meja Presiden.

Setelah polemik soal kepemilikan empat pulau kembali menghangat, Prabowo Subianto turun tangan langsung untuk memastikan konflik ini bisa diselesaikan secara adil dan cepat.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat serius menangani persoalan batas wilayah yang telah berlangsung sejak era kolonial.

Isu ini tak hanya menyoal peta dan administrasi, tapi juga menyentuh identitas masyarakat lokal yang merasa memiliki keterikatan sejarah dan budaya dengan pulau-pulau yang disengketakan.

Keputusan Prabowo mengambil alih perkara ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas hubungan antardaerah serta memperkuat integrasi nasional.

Baca Juga: Saham Gudang Garam Anjlok Bikin Petani Tembakau di Temanggung Menjerit

Sikap tegas namun tetap mengedepankan dialog menjadi pendekatan utama pemerintah dalam menangani perbedaan pandangan antara dua provinsi tersebut.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menyatakan akan menangani langsung penyelesaian sengketa batas wilayah administrasi antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin, 16 Juni 2025.

Hasan menyebut bahwa Presiden telah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini secepatnya.

Langkah tersebut diambil menyusul memanasnya perbedaan klaim pengelolaan atas empat pulau yang terletak di perbatasan kedua provinsi.

Baca Juga: KPK Panggil Eks PNS Kemnaker dan Bos Swasta Terkait Dugaan Pemerasan Pengurusan TKA

“Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan,” ujar Hasan.

Menurut Hasan, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kewenangan terhadap kedaulatan wilayah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

Sementara itu, pemerintah daerah hanya berwenang dalam aspek administratif yang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.