HUKAMANEWS - Ketegangan terkait polemik pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara makin menjadi perhatian publik.
Langkah cepat dan tegas dari pemerintah pusat dinantikan, terutama setelah terbitnya keputusan kontroversial dari Kementerian Dalam Negeri yang memicu protes dari berbagai pihak, khususnya masyarakat Aceh.
Empat pulau yang dimaksud, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar, dianggap punya nilai strategis, tidak hanya secara geografis tapi juga menyangkut identitas wilayah.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan munculnya gesekan sosial dan melemahnya kepercayaan terhadap pemerintah pusat jika tidak segera diatasi.
Baca Juga: Bukan Cuma Soal Letak, Ini Alasan Yusril Tak Mau Gegabah Putuskan Nasib 4 Pulau di Aceh-Sumut!
Di tengah polemik tersebut, sorotan kini tertuju kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang diyakini segera mengambil alih dan menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo akan turun tangan untuk memberikan kepastian dan kejelasan atas status empat pulau tersebut.
“Kami meyakini Presiden Prabowo akan segera mengambil langkah tegas dan memberikan kepastian,” ungkap Rifqinizamy dalam keterangannya pada Senin, 16 Juni 2025.
Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi hukum dan administratif.
Menurutnya, ada dimensi yang lebih besar, yaitu menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Prabowo terkait masalah ini.
Dari komunikasi tersebut, diketahui bahwa Prabowo akan mengambil alih penuh penanganan persoalan batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara.
“Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” ujar Dasco, Sabtu 14 Juni 2025.
Menurut Dasco, Prabowo juga telah menargetkan bahwa keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait polemik empat pulau itu akan diumumkan dalam waktu dekat.
Artikel Terkait
Komnas Perempuan Sebut Ada Pengakuan Negara Atas Kerusuhan Mei 1998, Fadli Zon Perlu Segera Minta Maaf
Disuruh Patungan, Pramono Siapkan Dana Giant Sea Wall Dari Pengolahan Sampah
Pesan Menohok SBY, Jangan Ganggu Aceh dan Kembalikan 4 Pulau yang Dialihkan Mendagri ke Sumut ke Aceh
Konflik Israel - Iran Dipastikan Pengaruh ke Anggaran Belanja Dalam Negeri
Ribuan Umat NU Bershalawat di Sepanjang Kawasan Sayung Demak, Jenuh Berkubang di Tengah Rob Berbulan - Bulan